kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.413.000   30.000   1,26%
  • USD/IDR 16.702   47,00   0,28%
  • IDX 8.509   -37,16   -0,43%
  • KOMPAS100 1.173   -6,40   -0,54%
  • LQ45 846   -6,27   -0,74%
  • ISSI 301   -0,86   -0,28%
  • IDX30 436   -3,82   -0,87%
  • IDXHIDIV20 504   -3,85   -0,76%
  • IDX80 132   -0,78   -0,59%
  • IDXV30 138   0,50   0,36%
  • IDXQ30 139   -1,24   -0,89%

SBY: Moratorium bisa dilakukan jika perlindungan hak TKI tidak ada


Senin, 11 April 2011 / 16:34 WIB
SBY: Moratorium bisa dilakukan jika perlindungan hak TKI tidak ada
ILUSTRASI. Sejumlah kendaraan melaju di jalan tol layang Jakarta - Cikampek (Japek) KM 47, Karawang, Jawa Barat, Senin (8/6/2020). PT Jasa Marga kembali membuka ruas jalan tol layang Jakarta - Cikampek secara bertahap mulai Minggu (7/6) pukul 00.00 WIB untuk jalur a


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengancam melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonsia (TKI) ke sejumlah negara. Ancaman ini karena belum ada perbaikan khususnya jaminan perlindungan TKI yang diberikan lembaga atau pemerintahan negara tujuan pengiriman TKI.

SBY menjelaskan, moratorium bisa dilakukan jika negara tujuan tidak memenuhi syarat perlindungan hak TKI. "Kita bisa melaksanakan moratorium sampai semua siap sampai TKI bisa bekerja dengan baik," katanya setelah menerima ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2010, Senin (11/4).

Sebagaimana temuan BPK mengacu hasil pemeriksaan semester II tahun 2010, disebutkan penempatan dan perlindungan TKI tidak optimal karena kompleksitasnya masalah. Salah satunya tidak ada kebijakan yang mendukung penuh penempatan TKI di luar negeri.

Kemudian perekrutan TKI masih dilakukan oleh calo alias tidak melalui bursa tenaga kerja yang ada pada dinas tenaga kerja kabupaten/kota. Selain itu, masih ditemukan juga perekrutan TKI tanpa job order atau menggunakan job order yang telah kedaluwarsa. Masalah lain yang ditemukan BPK ahap perekrutan TKI ini adalah pemerintah belum sepenuhnya melakukan pemetaan kondisi dan dasar hukum ketenagakerjaan negara tujuan penempatan TKI.

Kondisi tersebut terbukti dari penyiapan perekrutan dan penempatan TKI yang ternyata sebagian dilakukan untuk negara tujuan penempatan yang tidak memiliki MoU dan perundang-undangan yang menjamin perlindungan tenaga kerja. Tak heran kemudian, BPK merekomendasikan agar Pemerintaha segera melaksanakan moratorium pengiriman TKI ke negara-negara yang belum memiliki peraturan, perlindungan TKI atau perjanjian tertulis (MOU) dengan Indonesia.

SBY sendiri menyarankan rakyat untuk memilih bekerja di dalam negeri. Jika kondisi jaminan perlindungan TKI belum ada perbaikan. Pemerintah pun berjanji bakal mengupayakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kalau di luar ngeri kondisi masih seperti itu maka dengan penuh tanggung jawab saya akan sampaikan kepada saudara-saudara kita untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×