Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Presiden Bank Dunia (World Bank) Jim Yong Kim mendorong pemerintah Indonesia tidak menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bersaing dengan swasta. Yang dibutuhkan adalah melakukan reformasi BUMN dan mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut dilakukan agar BUMN dan swasta bisa berkompetisi secara sehat sehingga pendanaan proyek infrastruktur menjadi lebih efisien.
Kim mengatakan, pemerintah perlu mengubah insentif yang diberikan kepada BUMN. Saat ini, BUMN dihargai berdasarkan pendapatan yang diterimanya sehingga BUMN akan menyasar proyek yang juga disasar swasta. Hal tersebut akan membatasi sektor swasta.
"Ini akan batasi kemampuan swasta untuk masuk ke infrastruktur dan mereka tidak bisa bersaing dengan BUMN karena BUMN mereka memiliki toleransi risiko yang tinggi. Penggunaan BUMN membatasi kinerja kompetisi di sektor swasta," kata Kim saat sambutan dalam acara Indonesia Infrastructure Finance Forum (IIFF) di Hotel Fairmont, Selasa (25/7).
Menurutnya, jika BUMN dan swasta bisa berkompetisi secara sehat maka pendanaan proyek-proyek infrastruktur menjadi lebih terjangkau dan efisien. Sebaliknya, jika pemerintah hanya mendukung peran BUMN saja tanpa mendorong kompetisi maka pendanaan menjadi tidak efisien.
Kim mencontohkan, BUMN saat ini masuk ke sektor logistik, penanganan kargo dan tol. Padahal, sektor-sektor tersebut membutuhkan keterlibatan besar pihak swasta. Hal ini menjadikan ketertarikan swasta berkurang.
Terkait hal itu lanjut dia, BUMN bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau sekuritisasi dalam hal pendanaan proyek infrastruktur. Agar program kerja sama tersebut berhasil, pemerintah juga harus mengerti tingkat toleransi dan risiko yang ada di swasta.
"Di World Bank misalnya, kami tidak investasi di sektor yang dilakukan BUMN kecuali ada di sana sektor swasta yang memiliki kendali," tambah Kim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
