Sah! Banggar DPR loloskan Perppu penanganan corona Jokowi

Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

Secara umum, Eko menilai Perppu 1/2020 harus digunakan secara hati-hati oleh pemerintah. Terutama dari sisi pembiayaan. Adapun pokok-pokok aturan dalam Perppu 1/2020 mencakup dua hal.

Pertama, kebijakan keuangan negara yang meliputi;

• Penyesuaian batasan defisit  Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN).
• Penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran.
• Penyesuaian mandatory spending, pergeseran dan refocusing anggaran pusat dan daerah ,program penerbitan SBN dan pinjaman dalam rangka pembiayaan tambahan defisit
• Insentif dan fasilitas perpajakan.
• Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi ?Nasional untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan. ?

Baca Juga: DPR didesak gunakan hak interpelasi pertanyakan Perppu penanganan corona

Kedua, kebijakan sektor keuangan

• Perluasan kewenangan KSSK & ruang lingkup rapat KSSK.
• Penguatan kewenangan BI, termasuk membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk mendukung penanganan Covid-19.
• Penguatan kewenangan OJK dan LPS untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan.
• Penguatan kewenangan Pemerintah dalam menangani permasalahan perbankan dan stabilitas sistem keuangan akibat dampak Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News