| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.878.000 -40.000 -1,37%
USD/IDR 16.909 50,00 0,30%
IDX 8.296 83,76 1,02%
KOMPAS100 1.168 9,92 0,86%
LQ45 836 6,67 0,80%
ISSI 297 2,11 0,71%
IDX30 437 4,76 1,10%
IDXHIDIV20 521 4,88 0,95%
IDX80 130 0,84 0,65%
IDXV30 143 0,37 0,26%
IDXQ30 141 1,32 0,95%

RUU Keuangan Negara Omnibus Law Berisiko Ciptakan Celah Fiskal dari Dividen BUMN

Rabu, 18 Februari 2026 / 10:23 WIB

ILUSTRASI. Gedung kantor pusat Pertamina (Dok/Pertamina). Ekonom khawatir RUU Keuangan Negara picu celah fiskal. Dividen BUMN berpotensi tak lagi langsung ke kas negara, ancam likuiditas. Apa dampaknya?

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menegaskan, dividen BUMN pada dasarnya merupakan hak publik karena bersumber dari kepemilikan saham negara.

Dengan karakter sebagai pendapatan publik, dividen wajib dicatat, disahkan, dan dipertanggungjawabkan melalui APBN. Jika arus dana bergerak di luar APBN, disiplin fiskal dinilai berisiko melemah dan memicu fragmentasi fiskal.

Ia mengingatkan, ketika sebagian penerimaan negara tidak lagi tunduk pada otorisasi anggaran, pembacaan indikator fiskal bisa terdistorsi. Pelaku pasar menilai arah kebijakan dari angka dan narasi dalam APBN.

Jika APBN tidak lagi mencerminkan keseluruhan arus penerimaan dan pengeluaran, kepercayaan pasar dapat terkikis dan premi risiko meningkat.

Syafruddin mendorong agar RUU Keuangan Negara menegaskan tiga pagar utama. Pertama, seluruh hak negara atas dividen dan hasil aset harus tercermin dalam APBN dengan pengecualian yang sangat terbatas.

Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan perlu memiliki akses audit menyeluruh, termasuk audit kinerja. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat harus mengawasi keputusan material melalui ambang batas nilai yang jelas.

Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan dorongan memperkuat investasi strategis, fleksibilitas fiskal dinilai tetap diperlukan. Namun, para ekonom menekankan bahwa fleksibilitas tidak boleh mengorbankan akuntabilitas.

Dividen BUMN harus tetap berada dalam kerangka anggaran yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kredibilitas fiskal negara.