Ruang Fiskal Pemerintah Makin Sempit, Kemampuan APBN Redam Gejolak Baru Terbatas

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ruang fiskal Indonesia dinilai semakin sempit sehingga kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam gejolak baru juga kian terbatas. 

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, persoalan fiskal Indonesia saat ini bukan pada kemampuan pemerintah membayar utang, melainkan semakin besarnya porsi anggaran yang sudah terikat untuk membiayai berbagai kewajiban dan belanja yang sulit dikurangi dalam jangka pendek.

"Secara umum, saya melihat fiskal Indonesia masih berada dalam kategori manageable (terkontrol) tetapi ruang geraknya memang semakin sempit," ujar Irman kepada Kontan, Kamis (13/8).

Baca Juga: Belanja Pemerintah Rp1.194 Triliun, RMIT Dorong Peran Procurement Ekonomi Hijau

Menurutnya, kerentanan fiskal saat ini lebih banyak berasal dari menyempitnya ruang fiskal dan meningkatnya beban pembayaran utang.

Pada 2026, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai sekitar Rp 834 triliun, sementara pembayaran bunga berada di kisaran Rp 599 triliun. Secara bruto (gross), keduanya mendekati 45% dari target pendapatan negara 2026.

Namun, angka tersebut tidak berarti hampir separuh penerimaan negara langsung digunakan untuk membayar utang. Sebagian besar pokok utang yang jatuh tempo dikelola melalui pembiayaan kembali (refinancing).

Karena itu, menurut Irman, angka tersebut lebih tepat dilihat sebagai besarnya kebutuhan refinancing dan sensitivitas fiskal terhadap biaya pendanaan (cost of funding).

Tekanan fiskal akan semakin besar jika imbal hasil SBN (yield) bertahan tinggi, rupiah melemah dan penerimaan negara tidak tumbuh secepat kebutuhan belanja.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus melakukan refinancing dengan biaya yang lebih mahal. Akibatnya, pembayaran bunga berpotensi mengambil porsi yang semakin besar dari belanja produktif.

"Fiscal buffer masih ada, tetapi jauh tidak selonggar beberapa tahun lalu. APBN masih mampu menjadi shock absorber, tetapi kapasitasnya terbatas," kata Irman.

Meski demikian, kondisi fiskal hingga semester I-2026 masih relatif terjaga. APBN 2026 awal menetapkan pendapatan negara Rp 3.153,6 triliun, belanja Rp 3.842,7 triliun dan defisit 2,68% PDB.

Dalam proyeksi terbaru (outlook), belanja dinaikkan menjadi sekitar Rp 3.942,4 triliun dan defisit menjadi 2,85% PDB. Pendapatan negara juga direvisi naik menjadi sekitar Rp 3.208,1 triliun.

Hingga semester I-2026, defisit APBN tercatat 0,76% PDB, sementara keseimbangan primer masih surplus Rp 85,1 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Irman belum melihat risiko gagal bayar utang (debt distress) dalam jangka pendek. Namun, ia menilai risiko yang lebih perlu diperhatikan adalah efek desakan (crowding out) di dalam APBN.

Ketika bunga utang dan kebutuhan refinancing meningkat, pemerintah tetap harus mempertahankan bantuan sosial, subsidi dan program prioritas. Alhasil, belanja yang lebih mudah disesuaikan atau belanja diskresioner (discretionary spending), termasuk sebagian belanja modal dan belanja K/L, berpotensi ditekan.

Kondisi ini dapat mengurangi daya dorong APBN terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tantangan Konsolidasi Fiskal 2027

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo di 2027, Irman menilai target pemerintah cukup menantang karena harus mengejar pertumbuhan tinggi sekaligus menurunkan defisit.

Pemerintah dan DPR sudah menyepakati kisaran pertumbuhan ekonomi 5,8%-6,5%, defisit 1,8%-2,4% PDB dan pendapatan negara 12,01%-12,40% PDB.

Menurut Irman, masing-masing target masih mungkin dicapai. Namun, mencapai ketiganya secara bersamaan akan lebih sulit. Pertumbuhan hampir 6% membutuhkan investasi dan permintaan yang kuat. 

Di sisi lain, konsolidasi defisit membatasi ruang stimulus fiskal, kecuali pemerintah mampu meningkatkan penerimaan melalui perluasan basis pajak dan perbaikan sistem pemungutan tanpa menaikkan tarif. Karena itu, 2027 sebaiknya menjadi momentum konsolidasi kualitas fiskal, bukan sekadar mengejar penurunan angka defisit.

Irman menyarankan pemerintah perlu memprioritaskan empat hal yaitu, Pertama memperbesar basis penerimaan tanpa menekan daya beli. 

Kedua, melakukan penjamaan kembali atau reprioritisasi belanja ke program dengan multiplier ekonomi tinggi, serta menjaga kredibilitas fiskal agar premi risiko (risk premium) dan imbal hasil SBN tidak meningkat.

Ketiga, membatasi penambahan belanja wajib (mandatory spending) baru yang tidak memiliki sumber pendanaan permanen, dan Keempat, menjaga kredibilitas fiskal agar risk premium dan yield SBN tidak meningkat.

"Target pertumbuhan 5,8%-6,5% juga sebaiknya tidak dicapai dengan terus memperbesar belanja pemerintah. Kuncinya adalah membuat APBN menjadi katalis bagi investasi swasta," katanya.

Jika investasi swasta dan penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) mengambil porsi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan, pemerintah dapat melakukan konsolidasi fiskal tanpa menimbulkan hambatan fiskal (fiscal drag) yang terlalu besar.

"Jadi, kekhawatiran saya bukan Indonesia akan menghadapi krisis fiskal dalam waktu dekat. Risikonya lebih gradual, semakin banyak pendapatan digunakan untuk membayar bunga, semakin tinggi kebutuhan refinancing, dan semakin kecil ruang untuk merespons shock berikutnya," pungkas Irman.

Karena itu, Irman menilai kredibilitas RAPBN 2027 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa program belanja baru dibarengi sumber penerimaan yang kredibel dan prioritas belanja yang lebih disiplin.

Baca Juga: Purbaya Belum Berencana Pungut Cukai MBDK pada Tahun 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News