/2024/06/26/394638648.jpg "Bank Dunia Ingatkan Ruang Fiskal Indonesia Makin Sempit")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Dunia mengingatkan ruang fiskal Indonesia semakin terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah dan tekanan belanja subsidi akibat tingginya harga energi global.
Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026, Bank Dunia memperkirakan defisit anggaran pemerintah akan tetap berada di kisaran 2,8% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2026 dan 2027, sebelum sedikit menurun menjadi 2,7% pada 2028.
Menurut Bank Dunia, tekanan terhadap APBN berasal dari kombinasi meningkatnya belanja subsidi dan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah yang membutuhkan dukungan anggaran besar.
Baca Juga: Penjualan Eceran April 2026 Melambat, Tertekan Normalisasi Permintaan Pasca Lebaran
"Defisit diperkirakan tetap tinggi pada 2,8% dari PDB pada 2026, mencerminkan tekanan gabungan dari meningkatnya belanja subsidi dan program prioritas berskala besar," tulis Bank Dunia dalam laporannya, Kamis (11/6).
Lembaga tersebut menilai konsumsi pemerintah masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Namun, ketergantungan terhadap belanja pemerintah juga menimbulkan risiko karena ruang fiskal yang tersedia semakin terbatas.
Bank Dunia menyebut konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat lebih kuat seiring implementasi berbagai program prioritas. Di sisi lain, meningkatnya harga minyak dunia berpotensi mendorong kenaikan belanja subsidi energi sehingga mempersempit fleksibilitas fiskal pemerintah.
"Ketergantungan pada konsumsi pemerintah mengandung risiko mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang diatur undang-undang," katanya.
Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan penerimaan negara akan mulai membaik dalam beberapa tahun ke depan. Pemulihan penerimaan didukung oleh penyelesaian tunggakan restitusi pajak serta hasil reformasi administrasi perpajakan yang mulai terlihat.
Selain itu, tingginya harga sejumlah komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, gas alam cair (LNG), nikel, emas, dan minyak sawit diperkirakan memberikan tambahan penerimaan negara dalam jangka pendek.
Baca Juga: Bank Dunia Proyeksi Ekonomi Indonesia Melambat di 2026, Hanya Tumbuh 5%
Dampak positif dari kenaikan harga komoditas tersebut diperkirakan mencapai sekitar 0,4% terhadap PDB sehingga dapat membantu mengurangi sebagian tekanan fiskal.
Namun, Bank Dunia juga mengingatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah akan terus meningkat.
Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan negara diproyeksikan naik dari 18,7% pada 2025 menjadi 19,2% pada 2028.
Sementara itu, defisit primer diperkirakan masih akan terjadi dengan rata-rata 0,4% dari PDB sepanjang periode 2026–2028. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tekanan kenaikan secara bertahap terhadap utang pemerintah.
Bank Dunia menilai kebijakan subsidi yang bersifat luas memang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek.
Namun, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi ruang fiskal yang seharusnya dapat digunakan untuk investasi publik, perlindungan sosial yang lebih terarah, serta reformasi yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
