Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku kapok dengan sistem pendanaan proyek dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP). Menurutnya sistem kerjasama pendanaan yang melibatkan pemerintah dan swasta ini, hanya membuat pelaksanaan proyek berlarut-larut.
Risman bercerita, salah satu proyek yang tersendat karena mekanisme PPP adalah pembangunan monorail di Surabaya. "Proyek ini tidak jalan selama 2 tahun karena sistem PPP," ujar Risma, Rabu (12/11).
Keluhan Risma ini disampaikannya dihadapan sejumlah investor asal Amerika Serikat di salah satu hotel di wilayah Thamrin, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan koleganya sesama walikota, yaitu Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk tidak menggunakan sistem PPP ketika membangun sejumlah proyek di kota kembang.
Untuk menyiasati pendanaan, Risma mengajak Ridwan bersama-sama datang ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya langkah itu akan lebih efektif, jadi pembangunan infrastruktur menggunakan dana kas pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBN.
Menanggapi keluhan dan saran Risma ini, Ridwan yang baru menjabat wali kota di tahun 2014 lalu mengatakan tetap akan menggunakan skema PPP. Menurutnya proyek PPP cukup efektif karena tidak mungkin mengandalkan dana pemerintah. Apalagi, kota Bandung terbukti hampir sukses membangun proyek monorail mereka dengan skema PPP.
Rencananya, pembangunan monorail ini akan groundbreaking pada pertengahan tahun 2015 mendatang. Dan ditargetkan dua tahun kemudian monorail tahap pertama sudah bisa digunakan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
