Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menilai, Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sejauh ini banyak yang tidak berhasil.
“Saya bisa katakan proyek PPP sedikit yang berhasil karena cara kerja kita di pemerintahan ini masih belum disesuaikan dengan kebutuhan melaksanakan PPP dengan baik,” kata Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Sejumlah kendala PPP masih menghadang. Tak hanya persoalan kepastian hukum saja. Kuntoro menyebut persoalan lahan juga masih menjadi ganjalan utama proyek, di samping proses pengambilan keputusan yang acapkali berbenturan antara DPRD dan Pemda.
Kuntoro tidak menyebut nama-nama proyek tersebut, namun dia melihat dari lima proyek PPP, hanya satu yang berhasil. Padahal, skema PPP ini bisa menjadi alternatif ketika APBN tak mumpuni untuk menyokong pendanaan proyek.
Dia memperkirakan, pemerintahan Joko Widodo dengan target pertumbuhan ekonomi 7%, akan memerlukan investasi di bidang infrastruktur tak kurang dari Rp 6.000 triliun dalam waktu lima tahun. Mustahil ini didanai seluruhnya oleh negara.
UKP4 menghitung, setidaknya 50% dari kebutuhan anggaran tersebut datang dari swasta denga skema PPP. Untuk menjamin proyek PPP tersebut nantinya bisa berjalan, Kuntoro menegaskan kuncinya ada di pemerintah.
“Soal bagaimana kerjasama pemerintah swasta (KPS) diperbaiki, lebih diefektifkan.Bagaimana koordinasinya, persiapannya, pengambilan keputusannya,” ujar Kuntoro. (Estu Suryowati)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
