kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.907.000   -4.000   -0,21%
  • USD/IDR 16.212   -17,00   -0,10%
  • IDX 6.865   -12,86   -0,19%
  • KOMPAS100 999   -3,55   -0,35%
  • LQ45 764   -2,07   -0,27%
  • ISSI 226   -1,00   -0,44%
  • IDX30 393   -1,12   -0,29%
  • IDXHIDIV20 455   -0,68   -0,15%
  • IDX80 112   -0,32   -0,28%
  • IDXV30 114   0,03   0,02%
  • IDXQ30 127   -0,74   -0,58%

RI harus lupakan rencana ikut TPP


Jumat, 11 November 2016 / 17:34 WIB
RI harus lupakan rencana ikut TPP


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Staf ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi berharap pemerintah lebih baik fokus untuk memperkuat ekonomi dalam negeri dari pada sibuk mendorong kerjasama dengan negara lain, khususnya Trans Pacific Partnership (TPP).

Sebab, pasca Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat (AS), negara adidaya itu diperkirakan tidak akan jadi bergabung dengan TPP. Dengan alasan untuk lebih eksklusif membangun ekonomi dalam negeri.

Apalagi, mayoritas kursi di parlemen dan kongres AS dikuasai partai Republik, yang mengusung Trump. "TPP enggak akan keluar itu, kita gak usah pikirkan lagi ikut itu," ujar Sofjan, Jumat (11/11) di Jakarta.

Sofjan juga mengatakan, sepertinya Trump akan mengevaluasi semua kerjasama perdagangan baik bilateral ataupun multilateral. Yang paling mungkin direvisi adalah perjanjian kerjasama AS dengan Meksiko, NAFTA.

Setelah itu diperkirakan akan disusul kerjsama dengan negara-negara maju lain seperti China, Jepang dan Korea Selatan. Kebijakan protektif AS ini harus diwaspadai.

Jika AS mengurangi kerjasama dagangnya, maka ada kemungkinan ekspor sejumlah negara yang selama ini ditujukan ke AS akan dialihkan. Ini akan membahayakan industri dalam negeri.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mempersiapkan diri atas semua dampak yang mungkin terjadi. Diantaranya, mendorong investasi lebih besar dan segera merealisasikan hasil pelaksanaan program tax amnesty.

Namun demikian, berbeda halnya dengan TPP Sofjan menyarankan pemerintah agar tetap melanjutkan pembahasan kerjasama CEPA dengan beberapa pihak, seperti Uni Eropa dan Australia. Selama kerjasama itu tidak terkait dengan AS, maka masih mungkin dilakukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Owe-some! Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×