Realisasi Serapan Belanja K/L 2025 Lambat, Anggarannya Berpotensi Jadi SAL

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Realisasi belanja kementerian/lembaga masih seret. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja kementerian/lembaga (KL) hingga awal Oktober mencapai sekitar Rp 815 triliun atau setara 55% dari pagu anggaran sebesar Rp 1.481,7 triliun.

“Jadi di tahun 2025 ini sampai dengan minggu ini. Belanja kita pemerintah pusat untuk K/L sudah terealisasi 55% atau Rp 815 triliun dari (pagu) anggaran Rp 1.481,7 triliun," ungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti saat ditemui di Gedung Pusat Kementerian Keuangan, Jumat (3/10/2025).

Jika melihat angka tersebut, diketahui ada kenaikan pada alokasi pagu anggaran belanja K/L tahun ini, dari sebelumnya tercatat Rp 1.275,6 triliun dalam paparan konfrensi pers APBN Kita edisi September 2025.

Prima bilang, pagu anggaran K/L naik menyesuaikan dengan program-program prioritas pemerintah.

"Realisasi anggaran belanja K/L 55% ya, pagunya sesuai dinamis program prioritas yang ada, Rp 1.481,7 triliun sampai awal Oktober 2025," ungkap Prima saat dikonfirmasi kembali kebenaran angka tersebut.

Sebagai perbandingan, sampai September 2024, realisasi belanja K/L itu sebesar Rp 803,35 triliun, atau terserap sekitar 73,65% dari pagu APBN 2024 sebesar Rp 1.090,83 triliun.

Ini artinta di tahun ini, meski pagu belanja K/L naik, tapi serapannya masih lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

aca Juga: Menkeu Purbaya Bongkar Alasan TKD Dipangkas: Banyak Penyelewengan di Daerah

Prima merinci, dari sisi jenis belanja pemerintah pusat, realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang telah mencapai 77%. Disusul belanja bantuan sosial (bansos) sebesar 72%, sementara belanja barang dan belanja modal masing-masing baru sekitar 45%.

Prima mengatakan, pola serapan anggaran K/L biasanya meningkat tajam di kuartal terakhir. “Kalau kita lihat dari siklus anggaran, sekitar 38% dari anggaran biasanya dibelanjakan dalam tiga bulan terakhir, mulai Oktober, November, Desember,” jelasnya.

Meski begitu, Prima mengakui ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaan belanja tahun ini. Salah satunya kehadiran kementerian/lembaga baru yang masih dalam tahap penyusunan organisasi dan anggaran. Di sisi lain, dinamika global, termasuk kondisi geopolitik, juga mempengaruhi realisasi APBN.

Pemerintah, lanjut Prima, telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya melalui koordinasi intensif antara Menteri Keuangan dengan kementerian/lembaga, baik di level pusat maupun teknis di daerah.

“Di level teknis, Ditjen Perbendaharaan memiliki 34 kantor wilayah dan 182 kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) di seluruh Indonesia. KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) inilah yang melakukan verifikasi dan penyaluran anggaran,” katanya.

Dengan realisasi belanja yang telah mencapai lebih dari separuh pagu di awal Oktober, Prima optimistis target serapan anggaran KL 2025 dapat tercapai sesuai

Menumpuk di kuartal IV

Sementara itu Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan, secara historis, pola belanja K/L memang cenderung menumpuk di kuartal IV karena proses administrasi, tender, dan realisasi proyek yang sering molor di semester awal.

"Ini menandakan masih ada gap hampir Rp 670 triliun sampai Rp 700 triliun yang harus dikebut. Secara teknis, ini memungkinkan, tetapi realisasinya akan menimbulkan risiko belanja yang bersifat rushed spending (sekadar menghabiskan anggaran) tanpa kualitas output yang optimal," ungkap Rizal kepada Kontan, Jumat (3/10/2025).

Rizal menyampaikan, secara historis alam pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyerapan biasanya tidak pernah sampai 100% karena adanya hambatan birokrasi, keterlambatan lelang, dan penyesuaian harga.

"Jika melihat tren tahun-tahun lalu, serapan belanja K/L umumnya berada di kisaran 94%–96% dari pagu, jarang sekali 100%. Dengan capaian 55% hingga awal Oktober, saya melihat realisasi akhir tahun kemungkinan berkisar 92%–94% dari target APBN, atau sekitar Rp 1.360 triliun sampai Rp 1.390 triliun," ungkap Rizal

Menurutnya, rentang angka tersebut sudah cukup tinggi mengingat hambatan struktural, dan biasanya sebagian kecil anggaran atau sekitar 6%–8% menjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang ditarik ke tahun berikutnya. Jadi, meskipun pemerintah bisa meningkatkan akselerasi penyerapan, secara realistis tidak semua anggaran akan terserap penuh.