Tak Perlu Panik! Aktivasi Coretax Tak Berakhir 31 Desember 2025

Selasa, 30 Desember 2025 / 15:16 WIB

ILUSTRASI. Ditjen Pajak menegaskan aktivasi akun Coretax tidak berbatas waktu hingga 31 Desember 2025, wajib pajak dapat melakukannya kapan saja

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa aktivasi akun Coretax tidak memiliki batas waktu hingga 31 Desember 2025.

Wajib pajak diminta tidak panik menjelang akhir tahun karena proses aktivasi dapat dilakukan kapan saja, sepanjang sebelum layanan perpajakan di Coretax di manfaatkan.

Melalui Pengumuman Nomor PENG-54/PJ.09/2025, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan bahwa pada prinsipnya, aktivasi akun dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE) wajib pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax.

"Imbauan agar aktivasi akun dan pembuatan KO/SE pada Coretax segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan," tulis Rosmauli dalam pengumuman tersebut, Selasa (30/12/2025).

Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi yang tersedia melalui situs web https://pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Rosmauli menambahkan, bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak, agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik.

Selain itu, seluruh layanan perpajakan di kantor pajak juga tidak dipungut biaya (gratis).

"Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo, serta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu," tegas Rosmauli.