Realisasi anggaran perlindungan dan bantuan sosial mencapai Rp 56,66 triliun

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melaporkan penyaluran anggaran perlindungan dan bantuan sosial hingga Selasa (9/6) telah mencapai Rp 56,66 triliun dari total anggaran sebesar Rp 178,9 triliun.

Realisasi penyaluran anggaran perlindungan dan bantuan sosial sosial dalam rangka mengurangi beban masyarakat akibat krisis pandemi virus corona Covid-19 ini masih baru mencapai 31,67% dari target hingga akhir 2020. 

Pemerintah menyadari anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial ini sangat diperlukan untuk mengurangi beban masyarakat di tengah krisis akibat pandemi corona covid-19. 

Bagi pemerintah melihat selama ini konsumsi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mengeluarkan program perlindungan sosial dan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bansos jabodetabek, bansos tunai, kartu pra kerja, Diskon Listrik dan BLT Dana Desa.

“Kebijakan dari sisi konsumsi ini untuk mendukung rumah tangga, mencegah daya beli tidak turun terlalu jauh dan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa makan dan hidup.” kata Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, seperti dikutip akun instagram Resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang diunggah Kamis (11/6)

Selain kesehatan, penanganan perlindungan sosial dan bantuan sosial menjadi fokus pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 dari sisi konsumsi masyarakat atau demand. Selain itu program bantuan sosial pemerintah ini bertujuan agar masyarkat miskin dan rentan tidak semakin terdampak dengan adanya pandemi ini.

Melalui prgram pemulihan ekonomi nasional pemerinah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial dan bantuan sosial sebesar Rp 203,9 triliun dengan potensi perluasan ke depan. 

SELANJUTNYA>>>

Pertama, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan melaporkan, hingga Selasa 9 Juni 2020 realisasi anggaran perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) realisasi sebesar Rp 19,07 triliun atau 51% dari total anggaran sebesar Rp 37,4 triliun. 

Pada program ini pemerintah menargetkan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 10 juta keluarga. Adapun realisasi dari anggaran itu sebanyak 10 juta keluarga sudah menerima bantuan.

Kedua Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat di sekitar Jakarta Bogor Depok Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)

BKF mencatat ralisasi masih minim yakni Rp 700 miliar dari total anggaran sebesasr Rp 6,8 triliun.

Pada Bansos di Jabodetabek ini target penerimanya sebanyak 1,9 juta keluarga. Adapun realisasi penerima hingga 9 Juni 2020 baru sebanyak 1,01 juta keluarga atau sekitar 53,2%.

Ketiga, pemerintah menyalurkan program perlindungan sosial untuk kartu sembako dengan total anggaran Rp 43 triliun sepanjang tahun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk sebanyak 20 juta keluarga.

BKF menyebut realisasi penyaluran anggaran perlindungan sosial baru sebesar Rp 17,21 triliun atau setara 39,5% dari total anggaran. Dana tersebut disalurkan untuk sekitar 8,73 juta keluarga dari target sebanyak 9 juta keluarga. 

SELANJUTNYA>>>

Sementara keempat, anggaran untuk program Kartu Pra Kerja hingga 9 Juni 2020 tercatat sudah terealisasi sebesar Rp 2,42 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun. 

Total realisasi anggaran kartu pra kerja ini baru sekitar 12,1% dari target. Sementara jumlah target penerimanya kepada sebanyak 5,6 juta orang.

BKF menyebut realisasi penerima penyaluran kartu pra kerja sebanyak 680.000 orang atau setara 12,2% dari target 5,6 juta orang.

Kelima, pemerintah juga mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp 31,8 triliun sepanjang tahun ini. Dari alokasi anggaran itu realisasinya baru sebesar Rp 3,37 tiliun.

Anggaran BLT Dana Desa ini dialokasikan untuk sebanyak 11 juta penerima. Adapun realisasi sampai 9 Juni 2020 baru sebanyak 5,2 juta penerima atau 47,2% dari total target.

Sementara keenam anggaran untuk diskon tarif dan listrik gratis bagi pelanggan PLN dengan daya kecil realisasi hingga 9 Juni 2020 mencapai Rp2,42 triliun. Adapun alokasi anggaran untuk dana diskon dan listrik gratis ini mencapai Rp 6,9 triliun.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima sebanyak 23,9 juta pelangga, dan 7,38 juta pelanggan rumah tangga. Realisasi penerimamnya sebanyak 23,9 juta dan 7,29 juta pelanggan rumah tangga.

SELANJUTNYA>>>

BKF menjelaskan kendala penyaluran dana perlindungan sosial. misalnya penyaluran bansos di Jabodetabek mengalami kendala penyediaan bahan makanan tertentu dan kecepatan packing maupun distribusi lantaran terkendala penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karena itulah pemerintah terus berupaya menyalurkan bansos lebih efektif dan tepat sasaran dengan cara;

• Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
• mempercepat penyelesaian data penerima bantuan.
• Optimalisasi peran pilar kementerian sosial di daerah.
• Peningkatan layanan pengaduan penyaluran bansos.

BKF Kementerian Keuangan juga menjelaskan penyaluran paket Bantuan Sosial sembako untuk warga Jabodetabek ini juga diperpanjang. Jika semula hanya tiga bulan yakni April Mei dan Juni, kini ditambah enam bulan menjadi Juli hingga Desember.

Hanya saja nilai paket berkurang jika semula Rp 600.000 per paket, menjadi Rp 300.000 per paket sebanyak enam kali hingga akhir tahun atau sebulan sekali.

Demikian juga bantuan dana non tunai untuk wilayah di luar Jabodetabek. Jika alokasi pada tiga bulan pertama yakni April-Juni masing masing Rp 600.000 sebanyak tiga kali, mulai Juli-Desember nilainya dikurangi menjadi Rp 300.000 per paket sebanyak enam kali.

Kebijakan yang sama juga penyaluran BLT Dana Desa. Jika alokasi awal Rp 600.000 per keluarga selama tiga kali yakni April Mei dan Juni, penyaluranya ditambah tiga bulan yakni Juli-September dengan nilai lebih kecil yakni Rp 300.000 per penerima sebanyak tiga kali, atau sekali dalam sebulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News