Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada semester I-2020 mencapai Rp 630,5 triliun.
Realisasi utang negara tersebut setara 41,2% dari total target SBN bruto tahun 2020 sebanyak Rp 1.530,8 triliun. Pencapaian utang sepanjang Januari-Juni 2020 itu berasal dari lelang yang dibeli pasar domestik, SBN ritel, dan SBN valas.
Baca Juga: Indonesia bakal berutang Rp 900,4 triliun di semester II-2020
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir mengatakan, realisasi SBN yang moncer bisa dilihat dari hasil penerbitan global bond yang mencapai US$ 4,3 miliar.
“Karena waktunya tepat dan kompetitif. Ketika kita terbitkan sehari, kemudian Qatar juga terbitkan. Perbandingannya kita terbitkan Rp 30,5 triliun dengan yiled 4,25% untuk 30,5 tahun, sedangkan Qatar 30 tahun yield 4,4%,” kata Riko, Kamis (2/6).
Kata Riko, pencapaian global bond sepanjang semester I-2020 menggambarkan di tengah fluktuasi market, Indonesia masih bisa mendapatkan pembiayaan lebih baik dibandingkan peer countries.
Riko menambahkan global sukuk atau green global sukuk Indonesia dengan tenor 5 tahun juga berhasil terealisasi dengan baik. Begitu juga dengan global sukuk tenor 30 tahun yang merupakan pertama dengan kupon terendah penerbitan sukuk di pasar keuangan global.
“Alhamdulilah oversubscribe sebesar 6,7 kali, sehingga pemerintah dapat menekan harga sampai dengan 70 bps dari initial price guidance,” ujar Riko.
Adapun, sisa penerbitan SBN pada semester II-2020 sebesar Rp 900,3 triliun. Penerbitan SBN melalui lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel sebanyak Rp 30 triliun-Rp 40 triliun, SBN skema khusus ke Bank Indonesia (BI), private placement, dan penerbitan SBN valas.
Besaran rencana utang itu diterbitkan sebagai strategi utama menutupi pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebesar Rp 1.039, 2 triliun. Defisit tersebut setara 6,34% dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga: Pemerintah meraup Rp 304 triliun dari lelang SUN dan SBSN sepanjang kuartal II
Konsekuensi dari besarnya pembiayaan akan berimplikasi pada ratio utang pemerintah. Kemenkeu memproyeksi, ratio utang meningkat signifikan dari 30% pada 2019 menjadi 37,3%-38,3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2023.
Adapun, posisi utang pemerintah per akhir Mei 2020 berada di angka Rp 5.258,57 triliun, atau setara 32,09% dari PDB. Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
