Realisasi Belanja Pusat Baru Terserap 51,4% pada Agustus 2025

Senin, 22 September 2025 / 18:19 WIB

ILUSTRASI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kedua kanan), Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kiri), dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kanan) menyampaikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9/2025). . ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa. Kemenkeu melaporkan realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai 31 Agustus 2025 capai Rp 1.388,8 triliun, atau 51,4% dari pagu APBN 2025.?

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai 31 Agustus 2025 mencapai Rp 1.388,8 triliun, atau baru terserap 51,4% dari pagu APBN 2025.

Jika dibandingkan secara tahunan, penyerapan belanja Pemerintah tahun ini lebih lambat dibandingkan dengan Agustus 2024 yang sebesar Rp 1.368,6 triliun dengan penyerapan 55,1% dari pagu APBN 2024.

Perlambatan belanja pemerintah pusat ini dikarenakan melambatnya penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), yakni baru terserap 53,8% dari pagu APBN 2025, atau sebesar Rp 686 triliun. Sementara jika dibandingkan pada akhir Agustus 2024, penyerapan belanja K/L mencapai 64,5% atau sebesar Rp 703,3 triliun.

Jika dirinci, realisasi belanja K/L berasal dari belanja pegawai sebesar Rp 212,8 triliun, belanja barang sebesar Rp 232,2 triliun, belanja modal Rp 139,9 triliun, belanja bantuan sosial (bansos)sebesar Rp 101,1 triliun.

"Belanja modal ini lebih lambat dibandingkan tahun lalu. Tahun ini Rp 139,9 triliun, 8,5% di bawah tahun lalu. Tahun lalu ada percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur, jalan, irigasi, dan jaringan pada beberapa kementerian," ungkap Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan dalam konfrensi pers APBNKiTa Edisi September, Senin (22/9).

Lebih lanjut Suahasil menyebut untuk belanja Bansos sampai akhir Agustus 2025 tercatat lebih tinggi yakni 5,5% dibandingkan tahun lalu. Ia merinci hal ini termasuk untuk berbagai program yang diberikan kepada jutaan siswa, di antaranya termasuk untuk 11,3 juta siswa penerima PIP (Program Indonesia Pintar), KIP Kuliah untuk 895.900 mahasiswa, Program Keluarga Harapan sebesar Rp 18,3 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara itu dari sisi belanja non K/L sebesar Rp702,8 persen, atau baru terserap 45,6% dari pagu APBN 2025. Dari belanja ini di antaranya pembayaran pensiun sebesar Rp 130,5 triliun, serta untuk subsidi dan kompensasi sebesar Rp 218 triliun.