Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto
Menanggapi hal tersebut, Menteri Issa bin Saad al-Jafali al-Nuaimi menyambut baik kunjungan Menaker Hanif Dhakiri. Disampaikan bahwa Pemerintah Qatar siap memberi kuota tambahan bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Qatar sebanyak 24 ribu dari jumlah TKI saat ini yang diperkirakan berjumlah 40 ribu. Dr Issa al Nuaimi mengutarakan pula ketertarikannya untuk melakukan kerja sama investasi untuk mengembangkan pusat pelatihan dan keterampilan.
Selain berkunjung ke Qatar, Menaker juga melakukan rangkaian kunjungan ke Saudi Arabia, Qatar dan Persatuan Arab Emirat. Kunjungan tersebut merupakan antisipasi dampak kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja informal serta mencari peluang kerja sama dengan pelaku usaha Timur Tengah guna menciptakan tenaga terampil dan semi terampil.
Menaker Hanif juga meminta KBRI untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, dan menginstruksikan agar Perwakilan RI fokus dalam penanganan TKI. Diutarakan perlunya upaya agar TKI di Timur Tengah mempunyai legalitas agar terlindungi keberadaannya.
Kemenaker RI tengah menjajagi peluang kerja sama investasi untuk memperbanyak pusat pelatihan, bekerja sama dengan investor asing dalam bidang vokasi dan keterampilan guna mengisi peluang tenaga kerja di Timur Tengah.
Terkait dengan tenaga kerja, Dubes Sidehabi menyampaikan bahwa saat ini Qatar tengah berbenah dengan melakukan berbagai proyek pembangunan berskala besar guna persiapan sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022. Diperkirakan sekitar 200 miliar dolar AS alokasi anggaran guna pembangunan stadion, infrastruktur jalan, jalur kereta api dan reklamasi untuk pembangunan kota-kota baru.
Pembangunan tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan semi terampil yang umumnya didatangkan dari luar negeri. Hal ini mengingat jumlah warga asli Qatar hanya sekitar 17 persen dari total populasi Qatar 2,56 juta jiwa. Kebijakan Qatar merekrut buruh migran Indonesia sejalan dengan kebijakan "look east policy" untuk meningkatkan peluang ekonomi termasuk tenaga kerja pada negara-negara Asia, termasuk Indonesia, ujarnya.
