Purbaya Dicopot, Konflik Internal Kemenkeu hingga Restitusi Pajak Jadi Pemicu?

Reporter: Hervin Jumar | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dinilai tidak lepas dari persoalan koordinasi internal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya terkait Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan persoalan internal tersebut mencakup pergantian pejabat eselon II hingga kebijakan penahanan restitusi pajak yang membuat pelaku usaha keberatan.

Menurut Bhima, penahanan restitusi pajak awalnya ditujukan untuk pemeriksaan pada sektor sumber daya alam (SDA). Namun, kebijakan tersebut kemudian meluas ke berbagai sektor.

“Jadi persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang masalah gitu ya, antara di ujung Bea Cukai dan ujung Pajak terutama soal pergantian eselon II kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha enggak happy karena awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam tapi ternyata di semua sektor,” ujar Bhima kepada Kontan, Selasa (15/9/2026).

Bhima menyebut adanya perbedaan pandangan antara Purbaya dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

Selain persoalan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai, hubungan antarlembaga disebut turut diwarnai persoalan setoran dividen Rp 120 triliun dari Danantara kepada Kemenkeu.

Menurut Bhima, Danantara juga memprotes kebijakan tersebut. Ia menilai pola koordinasi dan komunikasi Purbaya selama menjabat Menkeu semakin memburuk.

“Jadi antara Bimo dengan Purbaya beda pendapat, selain itu juga ada persoalan dividen Rp 120 triliunnya Danantara BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara juga tuh jadi cara-cara Purbaya mengkoordinasi internal termasuk juga kayak komunikasinya juga makin lama makin buruk ya gitu ya overconfidence itu yang membuat dia kemudian di-resuffle,” ungkap Bhima.

Setelah membahas faktor yang dinilai melatarbelakangi pergantian Purbaya, Bhima menilai Suahasil Nazara kini memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan sebagai Menkeu.

Pertama, Suahasil dinilai perlu membenahi komunikasi dan koordinasi internal Kemenkeu. Pengalamannya sebagai birokrat Kemenkeu dinilai menjadi modal untuk memoderasi konflik internal sekaligus memperbaiki komunikasi publik.

Kedua, Suahasil diminta tidak menjadi yes man pemerintah dalam mengelola APBN. Bhima menilai Menkeu baru harus berani mengoreksi program dengan kebutuhan anggaran jumbo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Ketiga, Suahasil perlu mengevaluasi kembali efisiensi anggaran pemerintah daerah yang dinilai terlalu agresif. Evaluasi diperlukan agar efisiensi tidak mengganggu pelayanan dasar maupun kondisi tenaga PPPK di daerah.

Keempat, Suahasil harus menjaga independensi moneter dengan mempertahankan batas yang jelas antara kebijakan fiskal dan moneter.

Salah satu yang perlu dievaluasi adalah skema pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui bank Himbara yang dinilai berpotensi memindahkan risiko fiskal menjadi risiko moneter.

Kelima, Bhima mendorong pemerintah memperbesar alokasi penanganan bencana sebelum tutup tahun 2026. Pergeseran anggaran dinilai dapat dilakukan untuk memperkuat penanganan bencana melalui BNPB, Basarnas, dan BMKG.

Bhima memberikan waktu maksimal dua bulan bagi Suahasil untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik. Jika tidak ada perbaikan, ia mendorong Presiden Prabowo Subianto kembali mengevaluasi posisi Menkeu.

Terpisah, Purbaya mengakui keputusan melakukan perombakan terhadap ratusan pegawai pajak menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan pencopotannya sebagai Menkeu.

Namun, Purbaya menepis anggapan bahwa pergantian tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dijalankan selama memimpin Kemenkeu. Ia menegaskan kebijakan yang dijalankan tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak. Kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden. Aman lah itu,” ujar Purbaya Purbaya usai serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan dengan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Purbaya juga mengungkapkan telah memprediksi kemungkinan dirinya diganti dari posisi Menkeu.

Ia menjelaskan peluang tersebut berada di kisaran 50:50 sebelum akhirnya mendapat kepastian setelah menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Senin (14/9/2026).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News