Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
Baca Juga: BPS: Metode penghitungan data kemiskinan BPS dan Kemensos berbeda
Jika melihat dari data penerima bansos yang dimiliki Kemensos, menurut Yusuf data tersebut belum cukup valid dan mutakhir. Pasalnya, pada saat pelaksanaan di lapangan masih sering ditemukan kesalahan serta kekeliruan data.
Bentuk kekeliruan tersebut pun sangat beragam, seperti adanya masyarakat yang menerima bantuan lebih dari sekali atau dobel, serta adanya salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
"Makanya evaluasi data penerima bantuan perlu terus di update dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat dan juga daerah," kata dia.
Baca Juga: Demi bansos PKH ngaku miskin, awas denda dan bui siap menanti!
Namun, selain melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah darah, Yusuf menilai koordinasi dengan badan pusat statistik (BPS) juga penting untuk dilakukan. Tak hanya itu, Kemensos juga dapat mulai menjalin kerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mendapatkan evaluasi terkait program bansos.
"Di samping itu, kerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga bisa dilakukan, karena lembaga ini sering kali melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah," kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
