Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini, Kementerian Sosial (Kemensos) mengubah julukan salah satu program bantuan sosial (bansos) miliknya, yaitu Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Targetnya, di tahun ini Kemensos akan membidik penerima bantuan sebanyak 15.200.000 keluarga penerima manfaat (KPM).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, seharusnya program sembako ini bisa mulai menyasar kepada masyarakat rentan miskin. Pasalnya, menurut Yusuf, selama ini kriteria bansos yang dibuat oleh Kemensos hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan sangat miskin.
Padahal, saat ini jumlah masyarakat rentan miskin juga tidak kalah banyak. "Saat ini perkembangan masyarakat rentan miskin jumlahnya tidak kalah banyak, pemerintah mungkin bisa membuka opsi penyaluran Program Sembako untuk kelas ini, apalagi di tahun ini pemerintah juga berupaya untuk menjaga daya beli kelas menengah ke bawah untuk menopang pertumbuhan konsumsi," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Senin (10/2).
Baca Juga: Tahun ini Kemensos ubah program BPNT jadi program Sembako, apa bedanya?
Selain itu, Yusuf menyebutkan beberapa kriteria penerima bansos yang dapat menjadi prioritas pemerintah pada saat penyaluran bantuan. Contohnya seperti KPM yang memiliki catatan baik dengan sering melakukan konsultasi kepada pendamping sosial, serta kepada daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.
Yusuf juga menambahkan salah satu poin evaluasi untuk program ini, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pendukung. Dalam hal ini, infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur perbankan seperti mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
"Program Sembako ini kan penyalurannya dilakukan via bank Himbara melalui ATM, maka pemerintah perlu memastikan infrastruktur pendukung seperti ATM telah tersedia merata khususnya di remote area," paparnya.
Baca Juga: BPS: Metode penghitungan data kemiskinan BPS dan Kemensos berbeda
Jika melihat dari data penerima bansos yang dimiliki Kemensos, menurut Yusuf data tersebut belum cukup valid dan mutakhir. Pasalnya, pada saat pelaksanaan di lapangan masih sering ditemukan kesalahan serta kekeliruan data.
Bentuk kekeliruan tersebut pun sangat beragam, seperti adanya masyarakat yang menerima bantuan lebih dari sekali atau dobel, serta adanya salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
"Makanya evaluasi data penerima bantuan perlu terus di update dengan melibatkan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat dan juga daerah," kata dia.
Baca Juga: Demi bansos PKH ngaku miskin, awas denda dan bui siap menanti!
Namun, selain melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah darah, Yusuf menilai koordinasi dengan badan pusat statistik (BPS) juga penting untuk dilakukan. Tak hanya itu, Kemensos juga dapat mulai menjalin kerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mendapatkan evaluasi terkait program bansos.
"Di samping itu, kerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga bisa dilakukan, karena lembaga ini sering kali melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah," kata Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
