Program Koperasi Merah Putih Dianggap Berisiko Gagal dan Membebani Negara

Senin, 21 Juli 2025 / 06:35 WIB

ILUSTRASI. Petugas merapikan tabung gas elpiji di gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2025). KDMP Bentangan Klaten yang menjadi salah satu percontohan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin 21 Juli 2025 bersamaan dengan peluncuran 80 ribu Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/rwa.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai, program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah belum matang secara perencanaan dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi nasional yang signifikan.

Program ini dikhawatirkan membebani anggaran negara dan melemahkan sektor ketenagakerjaan.

Peneliti Ekonomi CELIOS Dyah Ayu mengungkapkan, berdasarkan hasil analisis lembaganya, implementasi program Koperasi Merah Putih berisiko menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp9,85 triliun dan memangkas pendapatan masyarakat hingga Rp10,21 triliun.

“Dampak negatif ini juga mencakup potensi kehilangan lebih dari 824.000 lapangan kerja, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan distorsi ekonomi yang lebih besar,” ujar Dyah dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7).

Dyah menambahkan, potensi kerugian tersebut menunjukkan lemahnya fondasi perencanaan program, terutama dari sisi kesiapan pelaksana di lapangan.

Ia menyoroti bahwa banyak koperasi, khususnya di tingkat desa, belum memiliki sumber daya manusia yang memadai.

“Banyak koperasi masih dikelola oleh pengurus dengan kapasitas manajerial terbatas, sehingga kesulitan dalam mengelola sumber daya dan menjalankan usaha secara efisien,” imbuhnya.

CELIOS memperingatkan bahwa tanpa persiapan matang, program Koperasi Merah Putih bukan hanya berisiko gagal, tetapi juga dapat memperbesar tekanan fiskal dan menambah beban sosial ekonomi di tengah perlambatan ekonomi.

Oleh karena itu, CELIOS mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini.

Evaluasi tersebut perlu mencakup kajian kelayakan bisnis, kesiapan sumber daya manusia, serta dampak makroekonomi secara komprehensif sebelum program dilanjutkan.