Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Mesti Sinaga
JAKARTA. Nasib pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak alias tax amnesty sepertinya masih ditentukan loby pemerintah.
Namun sejauh ini, komposisi antara partai antara yang mendukung dan yang tidak mendukung pemerintah tampaknya masih menjadi penentu.
Hal itu tergambar dari sikap dua partai yang dulu bersatu dalam Koalisi Merah Putih, namun kini berbeda kubu, yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra.
Golkar, secara tegas mendukung usulan RUU Pengampunan Pajak yang diajukan pemerintah. Sementara Gerindra lantang menolaknya.
Anggota Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo mengatakan, fraksinya sangat memahami kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Nah, atas dasar itulah, Golkar setuju dengan usulan tersebut.
Apalagi, imbuh Firman, penerimaan pajak penting untuk membiayai pembangunan dan program pemerintah. "Kondisi perekonomian saat ini sedang sulit, kita lihat tax amnesty penting," tandas Firman, Minggu (14/2) ketika dihubungi KONTAN.
Sementara anggota Fraksi Partai Gerindra di komisi XI Sadar Subagyo mengatakan pesimitis dengan keberadaan tax amnesty. Apalagi, ada opsi untuk mengampuni dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri.
Menurut Sadar, kita tidak bisa mengetahui dana yang masuk itu dari mana saja asalnya. "Jika ini berlaku, tidak akan dipermasalahkan lagi asal-usulnya," katanya.
Apalagi, nantinya tidak ada yang menjamin bahwa dana tersebut akan tetap berada di Indonesia. Alasan lain mengapa Gerindra menolak, ujar Sadar, karena kebijakan ini belum pasti bisa mendongkrak penerimaan pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
