Reporter: Syamsul Ashar, Yusuf Imam Santoso | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Universitas Indonesia Muhammad Chatib Basri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi pada kuartal II-2021 sebesar 7,07% akan sulit terulang pada kuartal III-2021 ini.
Menurut Chatib Basri ada satu penyebab utama yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi seperti kuartal II -2021 sulit terulang lagi karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam empat pekan terakhir, baik PPKM darurat maupun PPKM level 3 dan level 4 di berbagai wilayah di tanah air.
Ekonom yang juga Menteri Keuangan Indonesia semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan atau year on year (YoY) pada kuartal II-2021 sebesar 7,07% bisa terjadi karena dua hal.
Baca Juga: Saran Chatib Basri agar pertumbuhan ekonomi tinggi 2021 penerima bansos wajib vaksin
Pertama, karena pembandingnya adalah pertumbuhan ekonomi kuartal II-2020 yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 5,32%
Kedua, mobilitas masyarakat dilonggarkan selama periode Maret, April Mei hingga awal Juni. Pelonggaran mobilitas masyarakat ini membawa dampak positif bagi aktivitas perekonomian, mulai dari aktivitas industri manufaktur yang meningkat seperti tergambar dalam Purchasing Manager's Index (PMI) Manufactur yang ada di level optimistis hingga di atas 55 poin pada Mei.
Gambaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi ini yang menurut Chatib bisa menjadi sebuah patron dalam melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, yakni saat aktivitas masyarakat atau mobilitas penduduk meningkat maka ekonomi akan tumbuh, sebaliknya saat terjadi pembatasan mobilitas masyarakat maka ekonomi akan melambat.
Baca Juga: BPS: Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 naik 7,07%
Karena itulah Chatib memperkirakan pada kuartal III -2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali mengalami perlambatan secara kuartalan dibandingkan dengan kuartal II-2021.
"Kita punya pattern di kuartal II-2021, sehingga kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat kuartal III-2021 karena dalam empat minggu terakhir satu dua bulan terjadi pengetatan aktivitas. Tapi kalau pandemi corona ini bisa dikontrol dan kuartal IV bisa kembali dilonggarkan maka pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan pola W,"katanya.
SELANJUTNYA>>>
Dengan kenyataan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti ini, dan dengan pola sekarang Chatib memperkirakan kemungkinan proyeksi awal dari range pertumbuhan ekonomi antara 5%-5,3% akan sulit tercapai.
"Akan sulit mencapai 5%, mungkin pertumbuhan ekonomi akan sedikit di bawah 4% atau sedikit di atas 4%, namun akan lebih baik dari 2020 yang minus 2,1%," terang Chatib, saat berdiskusi daring bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang disiarkan secara langsung di kanal youtube Sekretariat Presiden, Kamis (5/8) siang.
Baca Juga: BPS: Meski ada pertumbuhan, ekonomi kuartal 2 masih di bawah kondisi normal
Bagi Chatib Basri, kalau dengan kondisi sekarang ini akan sangat sulit untuk bisa memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sampai dua digit di belakang koma, sebab ada variabel yang tidak bisa diukur.
"Ada variabel pandemi yang tidak bisa kami prediksi, misalnya kalau ada varian baru mutasi Covid-19 yang menyebabkan harus dilakukan lagi pengetatan kegiatan masyarakat an tak bisa dihindari," katanya
Karena itulah, bagi Chatib Basri vaksinasi corona bagi penduduk Indonesia sangat penting dan harus cepat dilakukan. "Kalau ini bisa cepat dilakukan, dan herd immunity tercipta sehingga mobilitas masyarakat tidak terganggu seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan China.
Baca Juga: Tebakan Sri Mulyani tak meleset, perekonomian RI kuartal II-2021 tumbuh 7,07% yoy
Chatib juga menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 sebesar 7,07% berpotensi mengalami perlambatan lagi.
SELANJUTNYA>>>
Hal ini disebabkan karena turunya aktivitas masyarakat akibat adanya pembatasan untuk menekan laju kasus infeksi virus corona di Indonesia.
Seperti kita tahu sudah lebih dari sebulan terakhir Indonesia telah melaksanakan kebijakan PPKM Darurat dan PPKM level 4, yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat.
Karena itulah agar ekonomi pada semester II-2021 ini bisa tetap tumbuh seiring dengan pembukaan aktivitas masyarakat, bisa dilakukan dengan mempercepat vaksinasi.
Ekonom Chatib Basri yang juga Menteri Keuangan Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan sosial tunai bersyarat, yakni penerima bansos harus sudah divaksinasi.
Baca Juga: Bambang Brodjonegoro sebut sektor manufaktur bisa dorong pertumbuhan ekonomi RI
"Tapi syaratnya tentu ada ketersediaan vaksin yang mencukupi di semua wilayah Indonesia," kata Chatib Kamis (5/8).
Chatib mencontohkan, vaksinasi massal ini bisa menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebab selama pandemi ini hanya ada dua kunci yang bisa dilakukan yakni agar masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan kedua mempercepat program vaksinasi corona di Indonesia.
Menurut Chatib berdasarkan pengalaman di negara-negara bagian di Amerika Serikat, negara bagian yang sudah melakukan vaksinasi corona lebih dari 50% penduduk mereka terbukti mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
Sebaliknya negara bagian di Amerika Serikat yang lambat dalam menjalankan vaksinasi juga mengalami pemulihan ekonomi yang jauh lebih lambat.
Karena itulah Chatib menyarankan agar Indonesia juga mendorong percepatan vaksinasi corona agar pertumbuhan ekonomi bisa tetap bertahan tinggi seperti kuartal II-2021.
Pemerintah bisa memberikan bansos bersamaan dengan program vaksinasi corona ini. "Di Amerika, Presiden Joe Biden, juga menggulirkan orang yang divaksinasi akan menerima bantuan US$ 100 per orang," katanya.
Di Indonesia beberapa program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bisa diberikan bersamaan dengan program vaksinasi, sehingga orang yang datang menerima vaksinasi akan mendapatkan bantuan sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
