Reporter: kompas.com | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat berhati-hati soal urusan perseteruan Indonesia dengan China di Perairan Natuna yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan, menyebutkan, Prabowo tidak ingin terkesan keras dan dipersepsikan menggunakan jalur militer dalam upaya penyelesaian, agar hubungan diplomatik jangka panjang dengan China tidak terganggu.
"Kalau pendekatannya militer, itu justru bisa merusak diplomasi kita, justru yang bisa dipersalahkan adalah kita," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1).
Baca Juga: Hikmahanto: Mau tandingi coast guard China di Natuna, ya kapal TNI AL
Dahnil menegaskan, persoalan di ZEE Indonesia adalah pelanggaran hak berdaulat. Oleh sebab itu, langkah yang pemerintah tempuh berbeda dibanding ketika yang dilanggar adalah wilayah kedaulatan.
"Nah, ini kan cara-caranya kalau hak berdaulat, cara-cara diplomasi dan macam-macam," terang Dahnil. Meski demikian, ia memastikan, Prabowo tetap tegas soal persoalan tersebut.
Prabowo menyayangkan China yang mengklaim ZEE Indonesia, tepatnya di Perairan Natuna. Apalagi, konflik itu terjadi setelah Prabowo berkunjung ke negeri tembok raksasa pada 15 Desember 2019.
Baca Juga: KKP tengah mengevaluasi larangan kapal ikan di atas 150 GT
Dahnil juga memastikan, Prabowo tetap intens berkomunikasi dengan Pemerintah China, khususnya saat kapal nelayan dan Coast Guard China melanggar area ZEE Indonesia.
Dalam komunikasi itu, Prabowo meminta penyelesaian dengan cara-cara yang baik bagi kedua negara. "Jadi, klaim China ini tidak elok bagi hubungan diplomasi kita. Nah, itu yang disampaikan Pak Prabowo dan Pak Prabowo menyayangkan ya sebenarnya setelah kunjungan beliau ada peristiwa ini," kata Danhil.
Dalam aspek koordinasi internal, Prabowo juga telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Secara khusus, Prabowo berkomunikasi intens dengan KKP. Ia mendorong KKP membuka akses nelayan Indonesia untuk bisa melaut di Natuna.
Baca Juga: Kapal China masih berdatangan pasca-kunjungan Jokowi ke Natuna, ini komentar Istana
"Karena apa, karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwa secara de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita," tegas Dahnil.
Sekadar mengingatkan, sebelumnya sejumlah kapal ikan China memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk ke perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.
Pemerintah menyatakan, kapal-kapal China yang masuk Natuna telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Selain itu, Coast Guard China juga melanggar kedaulatan di perairan Natuna.
Penulis: Achmad Nasrudin Yahya
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Penyebab Prabowo Berhati-hati untuk Urusan Klaim China di Natuna"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
