Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
2. Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953) juga dinilai identik dengan kabinet zaken. Sebab, banyak menterinya berasal dari kalangan profesional.
Contohnya, Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Djohan. Meskipun juga diisi orang parpol, kabinet ini mempertimbangkan kemampuannya sesuai dengan bidang yang diurus.
Kabinet ini menjalankan lima program yaitu melaksanakan pemilihan umum, meningkatkan kemakmuran rakyat, menciptakan keamanan dalam negeri, memperjuangkan Irian Barat, serta melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
Sayang, persoalan gerakan separatisme mewarnai pemerintahan Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo. Akhirnya, Wilopo juga mengembalikan mandatnya ke Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953.
3. Kabinet Djuanda
Presiden Soekarno kemudian memberikan mandat kepada Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja memimpin kabinet pada 9 April 1957.
Sebagai orang nonparpol, Djuanda menjalankan kabinet zaken. Kabinet Djuanda yang beranggotakan wakil menteri Hardi, Idham Chalid, dan Leimena ini berhasil mengatur batas perairan nasional Indonesia, membentuk Dewan Nasional, serta mengadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi krisis dalam negeri.
Namun, Kabinet Djuanda kemudian bubar karena kegagalan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru dan keluar Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959.
4. Kabinet Reformasi Pembangunan
Setelah masa Presiden Soekarno, pemerintahan Indonesia dominan dipimpin oleh menteri yang berasal dari parpol. Namun, hal berbeda tampak dari Kabinet Reformasi Pembangunan (23 Mei 1998-20 Oktober 1999).
Presiden B.J Habibie membentuk kabinet berisi 36 menteri dengan komposisi 27 kalangan profesional dan sembilan politikus. Ini berarti presentasi menterinya yang berasal dari pakar sebanyak 75 persen.
Angka itu masuk ke dalam kisaran 60-75 persen menteri dari kalangan independen atau politikus yang membuat suatu kabinet diidentifikasi sebagai kabinet zaken.
Selain Habibie, Kabinet Persatuan Nasional di bawah Presiden Abdurahman Wahid memiliki 54 menteri dengan 29 ahli dan 25 persen politikus. Presentasenya 53,7 persen.
Baca Juga: Suswono Sebut Salah Besar Kalau PKS Meninggalkan Anies Baswedan
Kabinet Gotong Royong dari Presiden Megawati Soekarnoputri berisi 17 menteri independen dan 15 politikus dengan presentase 53,1 persen.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 43 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu serta 51 menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. Presentase menteri ahli dan politikus yakni 44,2 persen dan 49 persen.
Kabinet Kerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat per 2020 memiliki total 52 menteri yang terdiri dari 29 ahli dan 23 politikus. Presentasenya 55,8 persen.
Karena kabinet lain baru memiliki menteri yang berasal dari pakar dengan presentase 44-55 persen, belum ada lagi presiden yang memiliki kabinet zaken dalam pemerintahannya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apa Itu Zaken Kabinet yang Akan Dibentuk Prabowo?"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
