kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Prabowo Berencana Bentuk 41 Kementerian, Ekonom: Makin Gemoy, Belanja Rutin Bengkak


Kamis, 11 Juli 2024 / 16:39 WIB
Prabowo Berencana Bentuk 41 Kementerian, Ekonom: Makin Gemoy, Belanja Rutin Bengkak
ILUSTRASI. Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan kata sambutan pada acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2024).? Tribunnews/Jeprima


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk 41 kementerian dalam kabinetnya, naik dari 34 menteri di era Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai, semakin banyak kementerian dalam kabinet pemerintahan, justru akan membebani anggaran negara.

“Makin gemoy kabinet, maka makin besar belanja rutinnya. Jadi kabinet yang ramping aja,” tutur Esther dalam diskusi publik, Kamis (11/7).

Baca Juga: Faisal Basri: Siap-Siap Stabilitas Makro Goyang Jika Batas Defisit APBN Dihapus

Ia mencontohkan, dalam lima tahun terakhir porsi belanja pegawai masih menjadi yang terbesar bila dibandingkan dengan belanja modal yang justru sangat bermanfaat bagi ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, jumlah Menteri yang sedikit justru merupakan indikasi yang kuat dan keefektifan pemerintah.

Jumlah kementerian Indonesia saat ini yakni sebesar 34, tercatat lebih banyak bila dibandingkan dengan India sebesar 31, China 24, Thailand 21, Korea Selatan 19, Vietnam dan Singapura 18, dan Amerika Serikat sebanyak 14 kementerian.

Baca Juga: Prabowo Pastikan Ikuti Rekomendasi BPK Saat Menjalankan Pemerintahan

“Justru negara-negara yang menterinya banyak justru pemerintahannya tidak efektif,” tutur Wijayanto.

Ia juga menyebut, tidak ada korelasi antara jumlah menteri dalam kabinet dengan sistem pemerintahan (parlementer/presidensial) dan bentuk negara (federal/kesatuan). 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×