Reporter: Epung Saepudin | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Komisi Energi (VII) DPR RI tidak yakin rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersudsidi pada awal tahun depan akan dapat dijalankan. Pasalnya pemerintah sendiri dinilai belum bisa meyakinkan Dewan terkait persoalan kesiapan infrastruktur di lapangan. Fraksi PPP mengusulkan, pembatasan itu ditunda hingga Maret 2011 saja.
Anggota Komisi VII DPR RI dari FPPP Romahurmuzi meminta pemerintah untuk lebih serius menangani dugaan adanya penyelundupan BBM bersubsidi sebelum melaksanakan rencana pembatasan awal Januari nanti. "Langkah penanganan penyelundupan tidak ada, hal ini sebagai bahan instropeksi sebelum bergerak ke pembatasan. Sebab, nanti bakal ada potensi kebocoran ratusan ribu kiloliter dari pembatasan itu," ujar Romahurmuzi disela waktu rehat Rapat Kerja Komisi VII dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (9/12).
Ia menambahkan, pemerintah juga belum melakukan sosialisasi maksimal pada masyarakat terkait rencana pembatasan BBM. Disisi lain, kesiapan masyarakat juga dinilainya belum ada. "Sulit dibayangkan jika dilaksanakan pada 1 Januari," tegas Romahurmuzi.
Ia bilang, pembatasan BBM paling rasional baru bisa dilakukan pada Maret tahun depan. "Pembatasan BBM saya kira akan mundur. Kalau sekarang situasinya gak mungkin. Boleh saja pemerintah yakin. Tapi bagi DPR Maret paling mungkin, kalau satu januari sulit membangun kepercayaan dari DPR," ujarnya.
Menurut Romahurmuzi, Komisi VII sejak Mei silam sudah meminta pada pemerintah untuk lebih bisa melakukan penghematan BBM. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan. "Pemerintah ngapaian aja tidak ada penghematan," tandasnya.
Sementara soal permintaan tambahan kuota volume BBM, menurut dia bisa saja dikabulkan oleh Dewan. Cuma, ia minta jangan dianggap semata-mata karena ada permintaan pemerintah. "Kalaupun setuju bukan karena ajuan pemerintah, yang paling dikhawatirkan adanya rusuh ketika BBM langka," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
