Reporter: Epung Saepudin | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Anggota Komisi Energi DPR (VII) dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Ismayatun, menuding pemerintah tidak becus mengatur penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Ia juga mempertanyakan rencana pemerintah tentang pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tahun depan.
Ia kecewa, pemerintah tidak menyiapkan solusi yang tepat. Sebab, masalah BBM subsidi merupakan persoalan klasik yang selalu terulang sepanjang tahun. "Menjelang tutup tahun, persoalan itu selalu terjadi, padahal, kuota sudah disetujui sejak awal," kata Ismayatun, saat rapat Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (9/12).
Terlebih lagi, solusi pemerintah hanya dengan pengajuan kuota BBM subsidi sebanyak 1,8 juta kilo liter (KL). Itu pun, baru diajukan di akhir tahun. "Seakan-akan, DPR hanya dijadikan tempat persetujuan saja," tandas Ismayatun.
Menurutnya, persoalan kekurangan kuota tersebut karena pemerintah tidak tertib anggaran. Sistem pengawasan distribusi BBM subsidi juga gagal dilaksanakan. "Kalau pemerintah bekerja dengan baik, tidak pernah ada kekurangan kuota BBM subsidi," katanya.
Ia menambahkan, meski kebutuhan penambahan kuota itu mendesak, pihaknya tidak bisa menyetujui sekarang. Mereka harus mempelajari dulu lebih mendalam. "Kami tidak bermaksud menyengsarakan rakyat, tapi kami juga harus memastikan bahwa itu memang perlu atau tidak," terang Ismayatun.
Terkait rencana pembatasan penyaluran BBM subsidi tahun depan, Ia juga tidak sependapat. Menurutnya, kebijakan itu tidak akan berjalan efektif. "Selama pertumbuhan kendaraan tetap tinggi, kebijakan itu hanya angin lalu saja," ujar Ismayatun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
