/2026/04/02/2116851460.jpg "Krisis Energi Global Tekan APBN, Anggota DPR Dorong Gerakan Hemat Energi")
Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik mulai memberi tekanan nyata terhadap perekonomian, termasuk Indonesia.
Pemerintah dinilai perlu menjaga stabilitas sekaligus memperkuat komunikasi publik agar masyarakat memahami risiko tanpa diliputi kepanikan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai komitmen pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir 2026 menjadi langkah penting dalam meredam gejolak.
Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Baca Juga: Antisipasi Dampak Krisis Global, HIPMI Dorong Gerakan Nasional Hemat Energi
“Komitmen ini penting untuk menjaga stabilitas, namun publik juga harus memahami kondisi yang sedang terjadi,” ujar Nevi dalam keterangannya, seperti dikutip Minggu (12/4/2026).
Di sisi lain, ia menekankan bahwa strategi komunikasi pemerintah menjadi faktor kunci. Informasi mengenai penyebab krisis, seperti gangguan pasokan energi global, hingga dampaknya terhadap ekonomi domestik perlu disampaikan secara transparan dan mudah dipahami.
Termasuk langkah mitigasi yang telah dan akan diambil pemerintah.
Nevi juga mendorong pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam kampanye kesadaran energi. Tokoh masyarakat, generasi muda, hingga influencer dinilai memiliki peran strategis untuk memperluas jangkauan edukasi terkait pentingnya penghematan energi.
Dari sisi risiko, dampak konflik global terhadap sektor energi disebut semakin serius. Jalur distribusi vital seperti Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar 21% pasokan minyak dunia dinilai sangat rentan terganggu.
Baca Juga: Krisis Hormuz Ganggu 20% Pasokan Minyak, Begini Kondisi Ketahanan Energi Nasional
Dalam skenario ekstrem, harga minyak bahkan berpotensi melonjak hingga US$ 200 per barel.
Lonjakan harga tersebut berimplikasi langsung terhadap fiskal. Setiap kenaikan US$ 1 per barel diperkirakan dapat menambah beban negara sekitar Rp10,3 triliun.
Kondisi ini berpotensi memperlebar tekanan subsidi energi, memicu inflasi, serta menekan daya beli masyarakat.
Selain itu, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan meningkat seiring kenaikan subsidi dan potensi dampak sistemik terhadap perekonomian nasional.
Dalam menghadapi situasi ini, Nevi menilai peran masyarakat menjadi semakin penting. Ia mendorong perubahan perilaku melalui langkah sederhana seperti penghematan energi di rumah tangga dan pergeseran pola pikir menjadi lebih sadar energi.
Baca Juga: Harga Pertalite Ditahan hingga Maret 2026, APBN Tahan Dampak Lonjakan Minyak Dunia
Menurutnya, krisis ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif bahwa energi memiliki keterbatasan dan konsekuensi ekonomi yang besar, sehingga ketahanan energi nasional tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
