/2025/08/20/1732094529.jpg "DPR Sebut Pengadaan Motor Listrik MBG Masuk Anggaran 2025, Minta BGN Terbuka")
Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik pengadaan sepeda motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjadi sorotan. DPR menegaskan bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran negara tahun 2025 dan telah melalui mekanisme yang sah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyatakan bahwa program ini bukan kebijakan mendadak, melainkan bagian dari rencana yang telah dibahas sebelumnya.
“Pengadaan sepeda motor listrik ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jadi, seluruh prosesnya sudah melalui mekanisme yang berlaku,” ujar Yahya Zaini dalam keterangannya, dikutip Minggu (12/4/2026).
Ia menjelaskan, pengadaan motor dilakukan secara bertahap dan pemesanan telah dimulai sejak pertengahan 2025.
Baca Juga: Kementerian Ekraf Susun Pedoman Jasa Kreatif, Cegah Kasus Serupa Amsal Sitepu
“Pemesanan kendaraan dimulai sejak Juni 2025. Ini menunjukkan bahwa prosesnya telah dirancang sejak awal dan bukan keputusan yang bersifat mendadak,” ujarnya.
Terkait mekanisme pengadaan, kendaraan tersebut didatangkan dalam bentuk completely knock down (CKD) dan dirakit di dalam negeri.
“Kendaraan tersebut diimpor dalam bentuk CKD atau completely knock down dari China dan dirakit di Indonesia. Artinya, tetap ada keterlibatan industri nasional dalam prosesnya,” ucap Yahya.
Pengadaan kendaraan roda dua ini dilakukan melalui satu penyedia, yakni PT Yasa Putra Tri Manunggal, dengan skema katalog elektronik dan melalui tahapan perencanaan serta evaluasi kebutuhan program.
Meski demikian, Komisi IX DPR RI tetap meminta transparansi penuh dari BGN. Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menilai penting bagi parlemen untuk mendapatkan penjelasan rinci dari BGN terkait pengadaan sekitar 25.000 unit motor listrik tersebut.
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas," kata Neng Eem dalam keterangan persnya, Minggu (12/4).
Ia menegaskan, program MBG merupakan program prioritas pemerintah sehingga penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
"Setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik. Program MBG merupakan prioritas dari Presiden Prabowo yang harus dikawal bersama agar terhindar dari sorotan negatif," ucap Neng Eem.
Baca Juga: Bapanas Perkuat Peran Gubernur Kawal Ketahanan Pangan di Tengah Tekanan Global
Neng Eem juga mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi agar polemik tidak berkembang lebih jauh.
"Mengingat besarnya anggaran yang terlibat, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakefisienan maupun potensi penyalahgunaan dana negara," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang sudah direncanakan dalam anggaran 2025.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG," ujar Dadan dalam siaran pers, Selasa (7/4/2026).
Polemik ini mencuat setelah beredar video di media sosial yang menampilkan ribuan motor listrik berlogo BGN, yang disebut akan digunakan untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
