CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.691   77,00   0,49%
  • IDX 7.312   67,81   0,94%
  • KOMPAS100 1.125   7,85   0,70%
  • LQ45 889   1,80   0,20%
  • ISSI 222   2,47   1,12%
  • IDX30 457   0,46   0,10%
  • IDXHIDIV20 553   -0,94   -0,17%
  • IDX80 129   0,53   0,41%
  • IDXV30 138   -0,62   -0,45%
  • IDXQ30 153   -0,01   -0,01%

PPP: Malu minta jatah kursi dari Jokowi-JK


Jumat, 12 September 2014 / 21:49 WIB
PPP: Malu minta jatah kursi dari Jokowi-JK
ILUSTRASI. Cara screenshot Netflix di laptop dan hp tanpa layar hitam.


Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Anggota Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Rodja menyarankan PPP tidak meminta-minta jatah menteri apabila berniat bergabung ke Jokowi-JK. Karena menurutnya, sikap meminta jatah menteri adalah tidak etis.

"Itu sangat kurang adil (meminta jatah menteri). Kita (PPP) tidak punya peran terhadap kemenangan Jokowi. Bagaimana mungkin PPP meminta menteri," kata Rodja di kediamannya kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

Rodja menuturkan, berbeda hal jika kubu Jokowi-JK menawarkan PPP untuk bergabung masuk ke pemerintahan. Menurutnya, jika seandainya diminta masuk ke pemerintahan, PPP wajib membantu presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 itu.

"Kalau ditawari gabung terserah. Kalau mereka minta kepada kita, kita wajib membantu," tuturnya.

Rodja menuturkan, para sesepuh PPP tidak akan mencampuri langkah partai berlambang kabah itu dalam menentukan sikap berkoalisi. Pihaknya, kata Rodja mendukung DPP untuk melakukan kebaikan PPP maupun untuk bangsa.

"Soal koalisi kebijaksanaan pengurus partai. Untuk pembicaraan koalisi akan dibicarakan di muktamar," tandasnya. (Muhammad Zulfikar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×