kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

PPKM darurat, Kemenkes sebut mobilitas masyarakat menurun


Jumat, 16 Juli 2021 / 18:39 WIB
PPKM darurat, Kemenkes sebut mobilitas masyarakat menurun
ILUSTRASI. Petugas gabungan kepolisian, TNI dan Satpol PP mengalihkan arus kendaraan akibat diberlakukannya titik penyekatan di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2021). PPKM darurat, Kemenkes sebut mobilitas masyarakat menurun.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

“Jadi bukan berarti bahwa ini suatu penilaian bekerja tapi sebagai tools untuk kewaspadaan kita dalam menilai perubahan situasi pandemi yang tentunya menentukan apa-apa saja yang perlu kita tingkatkan. Kasus konfirmasi terus meningkat seiring dengan penambahan testing tracing yang terus meningkat,” jelas dia.

Sementara itu, angka kematian (case fatality rate/CFR) mencapai 11,5% pada kelompok usia 60 tahun ke atas. CFR pada kelompok usia 0 – 17 tahun mencapai 0,2%. Sebab itu, vaksinasi diprioritaskan untuk lansia. “Lansia saat ini masih 5,19 juta (yang telah divaksinasi) dimana targetnya 21,5 juta (yang divaksinasi),” ujar dia.

Adapun, data vaksinasi per 16 Juli menyebutkan, sebanyak 40.228.811 telah divaksinasi dosis pertama dan sebanyak sebanyak 15.940.729 telah divaksinasi dosis kedua. Adapun target vaksinasi adalah 208.265.720.

Lebih lanjut Kemenkes mendorong peran Pemda dalam pelaksanaan penanganan Covid-19. Sebab hal ini sudah tercantum jelas dalam Instruksi Menteri dalam Negeri terkait PPKM mikro dan PPKM darurat.

Upaya pengendalian terkecil seperti implementasi mikro lockdown, memaksimalkan posko kelurahan/desa, pengendalian hingga level RT yang berjalan, pendataan kasus di level RT beserta mengidentifikasi sumber penularannya.

Kekompakan Forkopimda dan partisipasi masyarakat disebut menjadi kunci pengendalian Covid-19 di daerah masing-masing.

Baca Juga: Akibat PPKM, bisnis asuransi perjalanan merosot

"Untuk itu kita kenapa tidak melakukan PSBB atau lockdown karena kita percaya dengan orkestrasi yang baik bahkan kalau perlu kita lakukan mikro lockdown pada level yang paling kecil pun bisa sangat memungkinkan dilakukan,” ucap dia.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan skenario jika terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Yakni konversi tempat tidur isolasi dan intensif hingga 40% dari kapasitas total rumah sakit, pembukaan rumah sakit lapangan/darurat untuk perawatan isolasi dan intensif. Terutama kabupaten/kota yang kapasitas konversi tempat tidur telah lebih dari 40% kapasitas total RS. Serta penambahan RS khusus untuk merawat Covid-19.

Upaya lainnya adalah peningkatan kapasitas RS atau fasilitas pelayanan kesehatan TNI/Polri untuk melayani pasien Covid-19 dengan penambahan lebih dari 2.000 tempat tidur di Jawa-Bali. Pemanfaatan diklat dan wisma yang dimiliki oleh berbagai kementerian/lembaga untuk tempat isolasi Covid-19. Serta penggunaan RS dan fasilitas yang dimiliki TNI dan Polri.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan oksigen, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Diantaranya, konversi produksi oksigen industri ke oksigen medis, optimalisasi kapasitas produksi yang masih idle, dan memprioritaskan transportasi dan menambah armada (iso tank container) distribusi oksigen medis.

Lalu penambahan stok tabung gas (silinder) dan memprioritaskan pengisian oksigen tabung gas (silinder) dibanding oksigen liquid.

Tidak hanya itu, untuk memenuhi ketersediaan obat, pemerintah mendorong komitmen industri dalam negeri dan luar negeri dalam pemenuhan suplai obat Covid-19 dan mendorong distribusi obat merata antar daerah untuk mencegah kekosongan obat.

Selanjutnya: Bisnis tertekan akibat PPKM darurat, pengusaha tetap dukung langkah pemerintah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×