Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, secara nasional mobilitas masyarakat menurun selama masa PPKM darurat.
Ia menyebut, tren mobilitas ke restaurant, pusat perbelanjaan menurun hingga 19%. Tren mobilitas ke tempat rekreasi dan tempat-tempat umum menurun 18%, mobilitas masyarakat untuk transportasi menurun 48%, dan mobilitas ke tempat kerja menurun 34%.
Kemudian, tren mobilitas untuk tempat bahan makanan dan apotek meningkat 12%. Serta mobilitas untuk area pemukiman meningkat 14% karena lebih banyak orang tinggal di rumah. “Ini secara nasional,” ujar Nadia saat diskusi virtual, Jumat (16/7).
Nadia menerangkan, tren rawat inap pasien Covid-19 di rumah sakit per 100.000 penduduk/minggu. Ia menyebutkan, hampir semua provinsi cenderung trennya meningkat dibandingkan kondisi sebelumnya. Hanya Aceh yang kelihatannya menurun, akan tetapi perlu disikapi secara hati-hati karena kemungkinan banyak kasus yang tidak terlaporkan terkait hal tersebut.
Baca Juga: Bisnis perjalanan wisata lumpuh terdampak PPKM darurat
Ia menjelaskan, sebanyak 11 provinsi berada pada level 4 yakni terdapat lebih dari 30 kasus/100.000 penduduk/minggu yang dirawat di rumah sakit. Lalu, sebanyak 19 provinsi berada pada level 3 yakni terdapat 10 – 30 kasus/100.000 penduduk/minggu yang dirawat di rumah sakit.
“Jadi ini gambarannya dan tentunya ini menjadi perhatian kita. 5 provinsi tertinggi peningkatan tren rawat inap antara lain DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua Barat, D.I Yogyakarta, dan Kepulauan Riau,” ujar dia.
Selain itu, pada 6 Juli 2021 sebanyak 6 provinsi yang menerapkan PPKM darurat berada pada level 4 dan 1 provinsi berada pada level 3. Namun, data per 14 Juli menunjukkan bahwa sebanyak 7 provinsi di Jawa – Bali yang melakukan PPKM darurat berada pada level 4.
Nadia mengatakan, hal tersebut karena testing dan tracing nya meningkat. Jadi semakin banyak kasus positif Covid-19 yang ditemukan.
Ia menerangkan, rata-rata minggu lalu tes/pemeriksaan sebanyak 115.299 orang/hari. Sedangkan rata-rata pemeriksaan minggu ini meningkat menjadi 150.886/hari. Kemarin pemeriksaan harian mencapai 185.321 orang.
Baca Juga: Pemerintah umumkan keputusan tentang perpanjangan PPKM Darurat Senin (19/7)
“Tapi ini masih kurang karena kita memang harus mencapai 350.000 tes sampai 400.000 tes/hari,” ucap dia.
Menurutnya, level situasi tersebut sifatnya dinamis untuk meningkatkan kewaspadaan dalam merespon pandemi yang terjadi.
“Jadi bukan berarti bahwa ini suatu penilaian bekerja tapi sebagai tools untuk kewaspadaan kita dalam menilai perubahan situasi pandemi yang tentunya menentukan apa-apa saja yang perlu kita tingkatkan. Kasus konfirmasi terus meningkat seiring dengan penambahan testing tracing yang terus meningkat,” jelas dia.
Sementara itu, angka kematian (case fatality rate/CFR) mencapai 11,5% pada kelompok usia 60 tahun ke atas. CFR pada kelompok usia 0 – 17 tahun mencapai 0,2%. Sebab itu, vaksinasi diprioritaskan untuk lansia. “Lansia saat ini masih 5,19 juta (yang telah divaksinasi) dimana targetnya 21,5 juta (yang divaksinasi),” ujar dia.
Adapun, data vaksinasi per 16 Juli menyebutkan, sebanyak 40.228.811 telah divaksinasi dosis pertama dan sebanyak sebanyak 15.940.729 telah divaksinasi dosis kedua. Adapun target vaksinasi adalah 208.265.720.
Lebih lanjut Kemenkes mendorong peran Pemda dalam pelaksanaan penanganan Covid-19. Sebab hal ini sudah tercantum jelas dalam Instruksi Menteri dalam Negeri terkait PPKM mikro dan PPKM darurat.
Upaya pengendalian terkecil seperti implementasi mikro lockdown, memaksimalkan posko kelurahan/desa, pengendalian hingga level RT yang berjalan, pendataan kasus di level RT beserta mengidentifikasi sumber penularannya.
Kekompakan Forkopimda dan partisipasi masyarakat disebut menjadi kunci pengendalian Covid-19 di daerah masing-masing.
Baca Juga: Akibat PPKM, bisnis asuransi perjalanan merosot
"Untuk itu kita kenapa tidak melakukan PSBB atau lockdown karena kita percaya dengan orkestrasi yang baik bahkan kalau perlu kita lakukan mikro lockdown pada level yang paling kecil pun bisa sangat memungkinkan dilakukan,” ucap dia.
Selain itu, pemerintah telah menyiapkan skenario jika terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Yakni konversi tempat tidur isolasi dan intensif hingga 40% dari kapasitas total rumah sakit, pembukaan rumah sakit lapangan/darurat untuk perawatan isolasi dan intensif. Terutama kabupaten/kota yang kapasitas konversi tempat tidur telah lebih dari 40% kapasitas total RS. Serta penambahan RS khusus untuk merawat Covid-19.
Upaya lainnya adalah peningkatan kapasitas RS atau fasilitas pelayanan kesehatan TNI/Polri untuk melayani pasien Covid-19 dengan penambahan lebih dari 2.000 tempat tidur di Jawa-Bali. Pemanfaatan diklat dan wisma yang dimiliki oleh berbagai kementerian/lembaga untuk tempat isolasi Covid-19. Serta penggunaan RS dan fasilitas yang dimiliki TNI dan Polri.
Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan oksigen, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi. Diantaranya, konversi produksi oksigen industri ke oksigen medis, optimalisasi kapasitas produksi yang masih idle, dan memprioritaskan transportasi dan menambah armada (iso tank container) distribusi oksigen medis.
Lalu penambahan stok tabung gas (silinder) dan memprioritaskan pengisian oksigen tabung gas (silinder) dibanding oksigen liquid.
Tidak hanya itu, untuk memenuhi ketersediaan obat, pemerintah mendorong komitmen industri dalam negeri dan luar negeri dalam pemenuhan suplai obat Covid-19 dan mendorong distribusi obat merata antar daerah untuk mencegah kekosongan obat.
Selanjutnya: Bisnis tertekan akibat PPKM darurat, pengusaha tetap dukung langkah pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
