Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian penjaminan pemerintah untuk proyek Sustainable and Reliable Energy Access Program (SREAP) in Java (Western and Central Java) PT PLN (Persero).
Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan Direktur Utama PII M Wahid Sutopo dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mewakili pemerintah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo selaku BUMN yang mendapatkan penugasan, serta Country Director Asian Development Bank (ADB) sebagai lender di Jakarta, Kamis (19/5).
Direktur Utama PII Wahid Sutopo menyatakan, PLN sebagai salah satu BUMN telah mendapatkan kepercayaan untuk menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur terkait dengan kelistrikan. Oleh karena itu, lewat penjaminan proyek pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dapat mengoptimalkan perluasan akses dan memperkuat layanan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan dalam rangka mendukung penguatan ekonomi masyarakat.
“Dukungan penjaminan proyek SREAP PLN ini juga merupakan komitmen kami juga dalam mendukung upaya BUMN untuk melaksanakan proyek infrastruktur berbasis green-energy, karena salah satu target pembangunan dari pinjaman ini adalah untuk meningkatnya pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan meningkatkan bisnis roof-top solar PV ”, kata Sutopo dalam keterangan pers yang diterima KONTAN, Jumat (20/5).
Baca Juga: Sri Mulyani: Arus Kas PLN Akan Defisit Rp 71,1 Triliun Jika Tak Diberikan Kompensasi
Sementara itu, Luky Alfirman menyampaikan, penandatanganan perjanjian penjaminan ini merupakan komitmen pemerintah dalam upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Termasuk pada proyek pengembangan jaringan transmisi dan distirbusi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah PLN ini.
“Penjaminan ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menekan biaya (cost of fund) pinjaman dari BUMN dalam rangka menjaga kesinambungan korporasi BUMN. Selain itu, peran PII sebagai co-guarantor penjaminan pemerintah sangat bermanfaat sebagai ring fencing APBN dan membantu Pemerintah dalam mengelola risiko keuangan negara yang timbul dari fasilitas dukungan Pemerintah,“ kata Luky.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, perjanjian ini menjadi bukti bahwa PLN tidak berjuang sendirian untuk menghadapi perubahan iklim.
Menurutnya, dukungan penuh Pemerintah Indonesia ini dapat berdampak positif bagi PLN. Dengan adanya perjanjian pinjaman ini dalam portofolio pinjaman PLN, maka dapat menambah porsi portofolio skema Pinjaman direct lending dengan Jaminan Pemerintah sekitar 20% dari total outstanding pinjaman PLN.
"Dari sekarang sampai 2030, kami membutuhkan sekitar USD 35 milliar untuk capex (capital expenditure / belanja modal) dalam rangka membangun 51,6 persen pembangkit listrik yang berasal dari EBT," terang Darmawan.
Adapun ditandatanganinya perjanjian penjaminan pinjaman ini merupakan tindak lanjut atas komitmen pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 600 juta pada akhir 2021. Pembiayaan ini juga merupakan salah satu program besar dari ADB dengan tajuk SREAP yang bertujuan utama untuk mendukung keandalan kelistrikan dengan berprinsip keberlanjutan.
Melalui pendanaan dari ADB tersebut akan digunakan PLN untuk tiga fokus utama. Pertama, memperkuat jaringan transmisi di Jawa Bagian Barat dan Jawa Bagian Tengah serta modernisasi infrastruktur kelistrikan. Kedua, meningkatkan pemanfaatan clean energy, seperti solar PV dan proyek EBT potensial. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan perusahaan.
Baca Juga: PLN Pasok Listrik Ramah Lingkungan ke Pabrik Bahan Pakaian di Semarang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
