Pertalite Bakal Dibatasi untuk Orang Kaya? Ini Kisi-Kisi Rencana Pemerintah Terbaru

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi. Di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, banyak masyarakat golongan mampu beralih ke Pertalite.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi.

Rencana tersebut dibahas Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya.

Pertalite untuk orang kaya akan dibatasi?

Purbaya menegaskan, pembatasan Pertalite tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

Pemerintah masih mempersiapkan sistem dan mekanisme implementasinya. Jika diterapkan, kebijakan tersebut direncanakan berjalan secara bertahap.

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah sistem yang dimiliki PT Pertamina dinilai sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan pembatasan subsidi BBM.

Pemerintah juga melihat penyaluran BBM subsidi selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu, pembatasan konsumsi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi menjadi salah satu opsi yang tengah dikaji.

Tonton: 8,96 Juta Batang Rokok Ilegal Disita Bea Cukai di Tanjung Priok

Bahlil: Subsidi harus tepat sasaran

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembahasan pembatasan Pertalite tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi energi diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

Menurut Bahlil, masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi semestinya tidak menikmati subsidi yang diberikan pemerintah.

"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah sedang membahas sistem yang dapat memastikan subsidi energi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

"Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Tonton: LRT Jakarta Fase 1B Hampir Rampung, Siap Diresmikan Agustus 2026

Pembatasan Pertalite akan lihat jenis kendaraan

Selain mempertimbangkan tingkat ekonomi masyarakat, pemerintah juga masih mengkaji mekanisme pembatasan berdasarkan jenis kendaraan.

Bahlil menilai jenis kendaraan dapat menjadi salah satu indikator dalam menentukan kelompok masyarakat yang masih berhak menggunakan BBM subsidi.

"Jadi gini, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan)," tuturnya.

Dengan demikian, rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 belum menjadi kebijakan yang berlaku saat ini.

Pemerintah masih melakukan kajian mengenai mekanisme, sistem penyaluran, serta kriteria kendaraan dan konsumen yang akan terdampak.

Jika kebijakan tersebut nantinya diterapkan, pemerintah berencana melakukannya secara bertahap dengan tujuan utama memperbaiki ketepatan sasaran subsidi BBM.

Tonton: China Siapkan Kanal Pinglu Rp191 Triliun, Hubungkan Langsung ke Asia Tenggara

Penggunaan Pertalite Meningkat

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga membeberkan adanya perubahan pola penggunaan BBM. Banyak konsumen yang kini beralih menggunakan BBM subsidi, yakni Biosolar dan Pertalite, pasca BBM non-subsidi naik harga.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Taufik Aditiyawarman menyampaikan realisasi penyaluran BBM pada bulan Juli untuk Pertalite dan Biosolar berada di atas rata-rata konsumsi normal, yakni 104% untuk Pertalite dan 105% untuk Biosolar. "Peningkatan penyaluran tersebut masih dapat dilayani dan terus kami monitor secara harian," kata Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (16/7/2026).

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menjelaskan bahwa perubahan perilaku konsumen yang beralih ke BBM subsidi terpantau setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi. Eko menggambarkan proporsi Pertalite terhadap konsumsi bensin naik 4,9% dari 75,4% (Januari - Mei 2026) menjadi 80,3% (Juli).

Sebaliknya, proporsi Pertamax turun 4,4% dari 23,2% menjadi 18,8%. Data tersebut mengindikasikan setelah kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026, terjadi peralihan (shifting) ke Pertalite. Akibatnya, rerata penyaluran Pertalite pada bulan Juli meningkat 9,4% atau naik 7.129 KL per hari dibandingkan rerata normal.

Berkebalikan dengan produk Pertamax Series (Pertamax, Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo) yang pada bulan ini telah mengalami penurunan hingga 18%. Konsumsi produk Pertamax Series anjlok 4.476 KL per hari dibandingkan rerata normal.

Pola serupa terjadi pada konsumsi BBM jenis gasoil atau diesel. Proporsi Biosolar terhadap total konsumsi gasoil naik 1,2% dari 93% (Januari - Mei 2026) menjadi 94,2% (Juli). Pada periode yang sama, proporsi Dexlite turun 0,6% dari 4,1% menjadi 3,5%.

Pada bulan Juli ini, rerata penyaluran Biosolar melonjak 13,9% atau naik sebanyak 6.725 KL per hari dibandingkan rerata normal. Sementara itu, Dex Series (Dexliter dan Pertamina Dex) turun 6,4% atau menyusut 232 KL per hari dari rata-rata normal.