/2026/08/27/1433973600.jpg "Menhut Klaim Hotspot Karhutla di Enam Provinsi Turun, Kalteng Justru Naik")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan. Meski demikian, pemerintah masih menaruh perhatian pada sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah.
Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli mengatakan, berdasarkan pemantauan terbaru, jumlah hotspot di sejumlah wilayah mengalami penurunan. Riau bahkan tercatat tidak memiliki hotspot selama tiga hari terakhir.
Baca Juga: Kementan Bidik 250 Koperasi Hortikultura untuk Naikkan Skala Bisnis Petani
“Secara umum kalau kita lihat tren hotspot di enam provinsi, itu menunjukkan angka yang terus turun,” ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan, Kamis (24/9/2026).
Ia memerinci, hotspot di Jambi turun dari enam menjadi satu titik. Sementara itu, Sumatera Selatan turun dari 17 menjadi 11 titik dan Kalimantan Selatan dari 68 menjadi 23 titik.
Namun, kondisi berbeda terlihat di Kalimantan Tengah. Jumlah hotspot di provinsi tersebut justru meningkat dari 643 menjadi 673 titik. Kalimantan Barat juga mengalami kenaikan, dari 50 menjadi 167 titik.
“PR yang terbesar kita di Kalteng masih, dari 643 sekarang 673, jadi naik dia, tinggi sekali,” kata Raja Juli.
Menurut Raja Juli, pemerintah masih berkonsentrasi melakukan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ia menyebut dirinya bersama Kepala BNPB juga rutin melakukan pemantauan langsung ke lapangan.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebut pihaknya turut memastikan penanganan Karhutla di sejumlah provinsi prioritas.
Faisal menyebut beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan menerjunkan air melalui helikopter atau waterbombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Namun begitu, pihaknya mengakui ada kendala terkait penerapan modifikasi cuaca karena rendahnya posisi awan yang dibutuhkan untuk operasi ini.
Baca Juga: RUU APBN 2027: Porsi SBN Dalam Pembiayaan Utang Makin Besar
"Tapi semua pesawat di setiap provinsi khususnya di enam provinsi sudah kita siapkan sebagai mode patroli. Tapi jika kemudian ada potensi awan itu segera berubah jadi modifikasi cuaca," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
