Reporter: Dani Prasetya | Editor: Edy Can
JAKARTA. Komisi V DPR mempertanyakan porsi pinjaman hibah luar negeri (PHLN) dan dana alokasi khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum. Sebab, penyusunan PHLN dan DAK tersebut tidak melibatkan Komisi V DPR.
Dalam pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum, porsi PHLN sebesar Rp 8,61 triliun. Sementara DAK melonjak dua kali lipat dari tahun ini menjadi sebesar Rp 12,1 triliun.
Anggota Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan, PHLN seharusnya dibahas terlebih dahulu dengan Komisi V DPR sebelum ke Bappenas. Dia beralasan, alokasi PHLN seharusnya dikonsultasikan karena melibatkan beban APBN saat pembayaran cicilan utang. "Ini berulang-ulang muncul seperti ini," katanya dalam rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa (6/6).
Anggota Komisi V DPR lainnya Bahrun pun ikut mempertanyakan rincian program yang dibiayai dana PHLN. Dia tidak setuju apabila kementerian itu menggelontorkan PHLN untuk program pembangunan jalan dan jembatan umum yang tidak memberikan cost recovery. "Kalau cuma untuk bangun jembatan atau jalan provinsi yang berumur 2,5 tahun, sia-sia alokasi PHLN karena nilainya sangat besar," kata Bahrun.
Sebagai informasi, kronologis penyiapan usulan program 2012 kementerian teknis itu diawali melalui usulan sebesar Rp82,077 triliun yang didapat dari forum konsultasi regional (konreg) yang digelar di Jakarta dan Denpasar.
Namun, berdasarkan SEB 189 1-MK 02-2011 kementerian itu mendapat pagu indikatif sebesar Rp58,896 triliun dengan rincian rupiah murni sebesar Rp 50,287 triliun dan PHLN Rp 8,610 triliun. Usai dikeluarkannya pagu indikatif itu, Bappenas lalu menggelar trilateral meeting, Musrenbangnas, dan Rakorbangpus untuk mempertajam program 2012.
Hasilnya, pagu kementerian itu naik menjadi Rp 61,480 triliun dengan adanya tambahan Rp 3,441 triliun. Tambahan dana itu disebut telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2012.
Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow menyesalkan, penyiapan usulan program tersebut tanpa persetujuan komisi terkait. "Seharusnya kita sepakat kalau soal DAK itu harus melalui persetujuan komisi bersangkutan. Itu sudah jadi kesimpulan raker (rapat kerja) tahun lalu," ucapnya.
Menjawab hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, PHLN yang tidak dikonsultasikan pada Komisi V DPR lantaran bentuknya merupakan pinjaman yang telah disepakati dulu. "Ini bentuknya on going loan, PHLN saat ini hanya lanjutannya saja, sudah disepakati dulu," jelasnya.
Namun, dia membenarkan, idealnya kementerian berkonsultasi tentang program-program yang akan menerima alokasi PHLN itu. Sebab, program itu nantinya akan dibahas pada setiap raker atau rapat dengar pendapat (RDP). "Kami tidak keberatan kalau PHLN termasuk salah satu pendanaan proyek sehingga menjadi hak budgeting DPR," tambahnya.
PHLN itu didapat dari Japan International Corporation Agency (JICA) dengan porsi 40% dari total pinjaman, World Bank 25%, Asian Development Bank (ADB) 15%, sedangkan sisanya dikontribusi oleh Exim Bank of Korea, Exim Bank of China dan Spanyol. "PHLN sekitar Rp3 triliun untuk jalan, Rp2,5 triliun untuk SDA (sumber daya air), dan sisanya Cipta Karya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
