kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.625.000   -5.000   -0,19%
  • USD/IDR 17.963   50,00   0,28%
  • IDX 5.695   51,92   0,92%
  • KOMPAS100 735   7,36   1,01%
  • LQ45 557   3,64   0,66%
  • ISSI 198   1,89   0,96%
  • IDX30 316   1,31   0,42%
  • IDXHIDIV20 389   -0,57   -0,15%
  • IDX80 83   0,64   0,78%
  • IDXV30 106   -0,46   -0,43%
  • IDXQ30 102   0,12   0,12%

DPR belum setujui hasil evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum


Jumat, 13 Mei 2011 / 22:02 WIB
ILUSTRASI. Soal dan jawaban TVRI SMA, Selasa 4 Agustus: Sistem persamaan liniear kuadrat (1). ANTARA FOTO/Seno/aww.


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Edy Can

JAKARTA. DPR belum menyetujui hasil evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum tentang pembangunan gedung baru. Alhasil, parlemen juga belum setuju anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 777 miliar tersebut.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum harus menjelaskan cara penghitungan anggaran gedung DPR tersebut. “Kami tidak bisa menyetujui angka ini sebelum kami tahu cara menghitungnya,” ujar Anis, Jumat (13/5).

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memangkas biaya pembangunan gedung baru DPR dari Rp 1,1 triliun menjadi Rp 777 miliar. Perubahan biaya ini lantaran desainnya juga berubah dari sebelumnya. Fasilitas mewah juga ditiadakan.

Anis sendiri sepakat pembangunan gedung DPR tersebut tidak perlu mewah. Cuma, dia berharap gedung itu secara fungsional bisa terpenuhi.

Sedangkan Ketua DPR Marzuki Alie berharap desain gedung yang baru sama persis dengan gedung Nusantara 1. “Saya minta nggak usah macam-macam samakan saja gedung Nusantara I. Itu untuk kerja bukan mewah-mewah,” ucap Marzuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×