Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belanja subsidi dan kompensasi pemerintah pusat selama lima tahun terakhir umumnya mengalami tren peningkatan dalam satu dekade terakhir.
Jika melihat pada tahun 2015-2017, realisasi belanja subsidi dan kompensasi masih di bawah Rp 200 triliun. Namun terus naik di atas Rp 200 triliun sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini sudah mencapai Rp 498,8 triliun.
Terbaru, realisasi belanja subsidi dan kompensasi hingga Agustus 2025 mencapai Rp 218 triliun atau 43,7% dari pagu. Angka ini tumbuh 4,5% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp 208,6 triliun.
Baca Juga: Realisasi KPR Subsidi 221.047 Unit, Pemerintah Optimistis Target 350.000 Tercapai
Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan pagu belanja subsidi dan kompensasi dalam APBN sebesar Rp 498,8 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi APBN 2024 yang tercatat Rp 434,3 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, meningkatnya realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi.
“Meski telah dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif listrik sejak 2022, sebagian besar harga jual belum mencapai tingkat keekonomian. Pemerintah tetap menanggung selisih harga agar masyarakat bisa menikmati BBM, LPG, listrik, dan pupuk lebih murah,” ujar Purbaya dalam Rapat kerja Komisi XI DPR, Selasa (30/9).
Adapun hingga Agustus 2025, konsumsi barang bersubsidi masih menunjukkan tren naik. Konsumsi BBM tumbuh 3,5%, LPG 3 kg naik 3,6%, pelanggan listrik bersubsidi meningkat 3,8%, dan pupuk melonjak 12,1%.
Baca Juga: Pemerintah Sudah Cairkan Rp 18,77 Triliun untuk Pembiayaan Perumahan Subsidi FLPP
“Ini peningkatan terbesar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsidi menjadi instrumen penting menjaga daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume juga perlu diimbangi dengan penyaluran yang lebih terkendali dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, belanja subsidi dan kompensasi sangat dipengaruhi variabel kurs, biaya impor, dan kuota impor.
Menurutnya, seharusnya subsidi dan kompensasi bisa turun jika melihat pergerakan harga minyak mentah dunia yang melemah.
“Crude oil sekarang cuma US$ 63 per barel atau turun 12,2% year to date per 30 September 2025. Tahun depan outlook harga minyak masih sluggish di kisaran US$ 60–US$ 65 per barel. Tapi variabel kurs juga berpengaruh, dolar makin perkasa terhadap rupiah, dan ini membuat subsidi bengkak. Opsi yang paling tepat adalah segera beralih ke subsidi transportasi publik,” kata Bhima kepada Kontan, Selasa (30/9).
Baca Juga: Pemerintah Serahkan 26.000 Unit Rumah Subsidi di Bogor
Untuk listrik, ia menilai kuncinya adalah menjaga fluktuasi biaya produksi dengan memperbanyak instalasi energi terbarukan. “Makin bergantung pada PLTU, meski harga batubara turun pun, risiko ke biaya produksi listrik tetap tinggi,” ujarnya.
Selanjutnya: Cek Rekomendasi Saham Barito Renewables (BREN) Pasca Rombak Susunan Petinggi
Menarik Dibaca: Ramalan Zodiak Karier & Keuangan Rabu 1 Oktober 2025, Trobosan Baru!
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
