Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga miyak dunia yang dipicu oleh konflik militer Israel-Iran berisiko membebani belanja subsidi energi pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, prospek harga minyak global hingga akhir tahun sangat bergantung pada bagaimana pekembangan konflik di Timur Tengah tersebut. Jika konflik tetap terbatas pada Israel dan Iran, harga minyak diperkirakan akan stabil.
Di sisi lain, dengan adanya keterlibatan AS dalam konflik Iran-Israel, maka harga minyak dunia diprediksi akan menjadi titik balik yang memicu lonjakan harga yang lebih tajam.
"Harga minyak berisiko melonjak tajam melampaui US$ 100 per barel. Bahkan dalam skenario ekstrem, jika Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz—jalur penting yang dilalui 20% pasokan minyak global, harga minyak berpotensi meroket hingga US$ 130 per barel atau lebih," jelas Josua kepada Kontan, Minggu (22/6).
Baca Juga: Pecah Perang Lagi, Bahaya Bagi Subsidi Energi
Namun menurutnya, risiko skenario terburuk seperti penutupan Selat Hormuz cenderung rendah karena Iran juga akan dirugikan secara ekonomi jika menutup jalur tersebut.
Dari sisi APBN, dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap belanja terutama pada pos subsidi energi akan signifikan. Pemerintah dalam APBN 2025 menetapkan asumsi harga ICP (Indonesian Crude Price) rata-rata sebesar US$ 82 per barel.
Dengan demikian, analisis sensitivitas fiskal menunjukkan setiap kenaikan harga ICP sebesar US$ 1 akan menambah beban belanja subsidi pemerintah sekitar Rp 10 triliun, sementara tambahan pendapatan negara dari migas (minyak dan gas) hanya sekitar Rp 3 triliun.
"Ini berarti, secara netto, setiap kenaikan (harga minyak dunia) US$ 1 akan memperburuk defisit APBN sebesar Rp 7 triliun," ungkap Josua kepada Kontan, Minggu (22/6).
Josua mengasumsikan, jika harga minyak dunia melonjak hingga kisaran US$ 95 – US$ 100 per barel akibat eskalasi perang dan keterlibatan AS, maka anggaran khususnya subsidi BBM yang telah ditetapkan sebesar Rp 26,7 triliun, berpotensi tidak mencukupi hingga akhir tahun.
"Maka tambahan beban subsidi dan defisit anggaran akan semakin signifikan, bahkan berpotensi mendekati ambang batas defisit 3% PDB (Produk Domestik Bruto)," tambah Josua.
Baca Juga: Tata Kelola Belum Optimal, Waspada Subsidi Energi Jebol
Dengan demikian, Josua menyebut pemerintah akan menghadapi dilema mempertahankan subsidi dengan risiko pelebaran defisit APBN yang signifikan, atau menyesuaikan harga BBM domestik yang berisiko mendorong inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat.
Ia menambahkan, jika keterlibatan AS dan eskalasi konflik Iran-Israel semakin besar, opsi penyesuaian harga BBM atau realokasi anggaran subsidi bisa menjadi langkah yang tak terhindarkan demi menjaga stabilitas fiskal.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan, belanja negara sangat sensitif terhadap harga minyak dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah.
"Belanja negara sebagian dipengaruhi oleh situasi global seperti harga minyak, dan kurs. Defisit (anggaran) kita Rp 21 triliun, masih jauh di bawah keseluruhan defisit sesuai undang-undang 62 tahun 2024 yaitu Rp 616,2 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita belum lama ini.
Tercatat, pada Jumat (20/6) harga minyak mentah Brent naik 2,8% ditutup pada di harga US$ 78,85 per barel. Ini merupakan penutupan tertinggi sejak 22 Januari 2025 yang sebesar US$ 79 per barel. Sementara selama bulan Juni, harga minyak dunia sudah melonjak sekitar 20%.
Selanjutnya: Netanyahu Sebut Serangan AS Terhadap Situs Nuklir Iran 'Akan Mengubah Sejarah'
Menarik Dibaca: Resep Kue Mangkok Lembut dan Mekar Maksimal Tanpa Tape, Cuma Pakai Bahan Simpel
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
