/2025/11/27/1659721306.jpg "Penyaluran SPHP Beras Capai 678.870 Ton hingga Pertengahan Juli 2026")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 678,870. ton hingga pertengahan Juli 2026.
Pemerintah mengandalkan program ini bersama bantuan pangan beras, untuk menjaga stabilitas harga di tengah stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang kini menembus lebih dari 5 juta ton.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengatakan realisasi penyaluran SPHP masih berjalan sesuai target. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran SPHP sebanyak 828.000 ton.
"Beras SPHP tahun 2026 ditargetkan sekitar 828 ribu ton. Sampai hari ini realisasi sudah lebih dari 55%, artinya kalau sekarang sudah di tengah tahun, ini on the track," ujar Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: Mitra MBG Keluhkan Ketidakpastian Aturan, Komisi IX Minta BGN Lakukan Evaluasi
Data Bapanas menunjukkan realisasi penjualan SPHP beras pada Maret hingga 12 Juli 2026 mencapai 457,82 ribu ton atau 55,29% dari target. Jika ditambah realisasi Januari-Februari sebesar 221,05 ribu ton, total penyaluran sejak awal tahun mencapai 678,87 ribu ton.
Capaian tersebut meningkat sekitar 274% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat baru mencapai 181,17 ribu ton.
Maino mengatakan pemerintah memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan intervensi pasar seiring melimpahnya stok beras pemerintah yang kini mencapai lebih dari 5 juta ton.
Menurutnya, penyaluran SPHP akan terus diperluas, tidak hanya melalui pasar tradisional, tetapi juga lewat berbagai saluran distribusi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) agar lebih dekat dengan masyarakat.
"Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita lebih dari 5 juta ton, artinya sangat aman. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah ini," kata Maino.
Selain SPHP, pemerintah mulai kembali menyalurkan bantuan pangan beras pada Juli hingga September 2026.
Program tersebut menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing akan menerima 10 kilogram beras setiap bulan selama tiga bulan.
Menurut Maino, bantuan pangan tersebut diharapkan mampu menambah pasokan beras di masyarakat sekaligus meredam tekanan harga di tingkat konsumen.
"Nanti bulan Juli, Agustus, September ada bantuan pangan tahap kedua. Mudah-mudahan juga bisa meredam harga beras karena sekitar 33 juta rumah tangga akan mendapatkan bantuan beras 10 kilogram," ujarnya.
Bapanas menilai berbagai intervensi tersebut mulai tercermin pada perbaikan inflasi pangan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi komponen harga bergejolak (volatile food) secara tahunan turun dari 6,24% pada Mei menjadi 5,58% pada Juni 2026. Sementara inflasi pangan secara tahun kalender (year-to-date) Januari-Juni 2026 tercatat 1,61%, lebih rendah dibandingkan 2,15% pada periode yang sama tahun lalu.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara harga yang menguntungkan petani dan harga yang tetap terjangkau bagi konsumen.
Oleh karena itu, efektivitas penyaluran SPHP dan bantuan pangan pada semester II 2026 akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik.
Baca Juga: Persiapan Haji 2027 Dimulai, Kemenhaj Ajukan Uang Muka Rp 4 Triliun ke BPKH
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
