Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengusaha berharap investasi asing tetap berjalan lancar di tengah penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang berharap proses pemilu berjalan kondusif dan lancar. Dengan demikian, investor asing diharapkan tidak melakukan wait and see dalam melakukan keputusan investasi ke Indonesia.
Kadin mengajak semua pihak mengedepankan persatuan dan kesatuan supaya proses pemilu berjalan sesuai dengan nilai – nilai demokrasi.
Sarman menilai, investasi asing akan terus berjalan meskipun nantinya terjadi pemilihan presiden dalam dua putaran, selama kondisi dalam negeri tidak gaduh dan tidak ada hal-hal yang mengganggu perekonomian.
Baca Juga: Mahfud MD Umumkan Mundur dari Jabatan Menko Polhukam, Begini Respons Istana
“Kita sangat berharap supaya para elit politik kita tetap memberikan rasa aman, nyaman, kondusif, tidak memberikan statement-statement yang memberikan psikologi pengusaha, psikologi investasi itu sedikit terganggu,” ujar Sarman saat dihubungi Kontan, Rabu (31/1).
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, investasi asing belum dapat diharapkan menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi karena investor cenderung wait and see untuk melakukan keputusan investasi di tahun politik.
Hal itu karena mempertimbangkan kondisi proses peralihan kepemimpinan nasional di tahun ini. Apindo berharap pemimpin ke depan harus dapat mengambil keputusan secara holistik yang mempertimbangkan dampak internal dan eksternal, serta kepentingan ekonomi lintas sektor, bisnis lintas skala, masyarakat, pasar, pekerja dan dunia usaha.
Baca Juga: Mahfud MD Akan Mundur dari Kabinet Jokowi, Mengaku Sudah Mengemas Barang Pribadi
Tak hanya itu, Shinta menegaskan pemimpin mendatang juga perlu cermat mempertimbangkan fakta dan konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan yang diambil.
Capres-Cawapres yang terpilih juga harus menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang efisien.
Hal tersebut berkaca bahwa 80% permasalahan iklim usaha serta investasi di Indonesia bukan disebabkan oleh peraturan perundang-undangan saja. Tetapi karena tata kelola, tumpang tindih, pelaksanaan peraturan yang tidak konsisten, hingga birokrasi yang tidak efisien.
Baca Juga: Survei LSI Denny JA: Anies-Muhaimin 22%, Prabowo-Gibran 50,7%, Ganjar-Mahfud 19,7%
“Sudah saatnya ke depan kita punya mekanisme konsultasi publik-swasta yang konsisten dan sistematis, agar tidak melemahkan transparansi peraturan dan komunikasi publik yang baik untuk peraturan yang akan datang,” terang Shinta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
