Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai, stabilitas pertahanan dan keamanan (Hankam) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Asal tahu saja, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengantongi alokasi anggaran Rp139,26 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
"Sistem Hankam bisa berdampak langsung atau tidak terhadap kehidupan ekonomi, tetapi bila Hankam bagus maka investor pun yakin aman," ujar Nuning kepada Kontan, Minggu (7/1).
Baca Juga: Ganjar Pranowo Mengaku Siap Hadapi Debat Capres ke-3, Dengan Tema Hankam
Dengan anggaran itu, Kementrian pertahanan dapat melanjutkan terwujudnya pemenuhan minimum essential force (MEF).
"MEF bertujuan untuk menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," ujar Nuning yang juga seorang politisi dari partai perindo.
Kata dia, prioritas tersebut dilaksanakan melalui program pelaksanaan tugas TNI dengan output prioritas meliputi Operasi militer selain perang (OMSP).
Kemudian, persiapan pengamanan Pemilu 2024, peningkatan perumahan dinas pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta penguatan pertahanan dan keamanan di perbatasan dan pulau terluar pembangunan dan pengembangan industri pertahanan.
"Mayoritas anggaran Kemenhan dalam RAPBN 2024 bakal digunakan untuk program dukungan manajemen (Rp78,12 triliun); serta modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana-prasarana pertahanan (Rp39,47 triliun)," jelas dia.
Baca Juga: Pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Ditargetkan Selesai Akhir 2024
Sedangkan untuk Sistem keamanan Siber menurutnya infrastruktur kritis merupakan sistem dan aset yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, ekonomi, komunikasi, sumber energi, kesehatan dan keselamatan publik.
"Diperlukan pendekatan keamanan dan ketahanan infrastruktur melalui kolaborasi dan integrasi, termasuk integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendeteksi kerentanan melalui pendekatan lintas sektoral. Kerja sama dan dialog antar aktor untuk menciptakan postur keamanan siber," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
