Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto oleh pemerintah telah mencapai Rp 401,7 triliun atau tumbuh 17% year on year (yoy) sampai dengan Oktober 2019.
Penerbitan SBN neto tersebut telah melampaui pagu yang awalnya ditetapkan sebesar Rp 389 triliun dalam APBN 2019.
Baca Juga: Hingga Oktober, realisasi pembiayaan anggaran capai Rp 373,4 triliun
Kendati begitu, pemerintah tak berencana mengurangi lelang Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sampai akhir tahun. Sebab, pemerintah memproyeksi realisasi defisit APBN 2019 akan mendekati 2,2% pada akhir tahun nanti.
“Terhadap APBN 2019, masih sesuai rencana untuk lelang SUN maupun SBSN. Kita tetap menjalankan strategi pembiayaan yang oportunis,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Senin (18/11).
Berdasarkan Kalender Penerbitan SBN Tahun 2019 milik Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, masih ada sebanyak tiga kali lelang SBN sampai dengan akhir tahun. Terdiri dari satu kali lelang SUN pada 3 Desember 2019 dan dua kali lelang SBSN pada 26 November dan 10 Desember 2019.
Baca Juga: Realisasi belanja modal pemerintah baru mencapai 53% hingga Oktober
Adapun Suahasil menjelaskan, strategi pembiayaan oportunis maksudnya ialah pemerintah selalu berupaya mencari waktu (timing) yang tepat, harga yang sesuai, dan kondisi yang kondusif pula untuk masuk ke dalam pasar.
Tujuannya agar yield yang didapatkan pemerintah saat penerbitan merupakan yang terbaik, serta suku bunga pada posisi yang cukup rendah untuk menekan pembiayaan bunga utang.
“Jadi oportunis artinya kita lihat seluruh aspek, misalnya timing likuiditas yang lebih banyak di semester pertama. Tapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah yang setiap bulan kita perhitungkan berapa pembiayaan anggaran dan berapa pembiayaan jatuh tempo,” terang Suahasil.
Baca Juga: Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Oktober baru 68% dari pagu
Selain menambah pundi-pundi pembiayaan anggaran melalui lelang SBN, Direktur Jenderal Anggaran Askolani mengatakan, pemerintah sejatinya juga masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Sampai akhir Oktober, posisi SILPA sebesar Rp 84,3 triliun.
Asko mengatakan, jika realisasi defisit APBN mendekati akhir tahun diproyeksi menyentuh 2,2% dari PDB, dana SILPA tersebut akan terpakai sehingga tidak akan bersisa.
“Ya ancang-ancang kalau defisit sekitar 2,2%. Kita masih pantau APBN bulan ini dan bulan depan. Kalau defisit 2,2%, arahnya SILPA akan nol di akhir tahun,” tandas Askolani.
Baca Juga: Sri Mulyani telah cairkan dana desa Rp 52 triliun hingga Oktober 2019
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
