Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angka kemiskinan Indonesia terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin pada September 2019, jumlah penduduk miskin turun menjadi 24,79 juta orang turun dari Maret 2019 yang sebesar 25,14 juta orang dan dari September 2018 yang sebanyak 25,67 juta orang.
Walaupun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun jumlah penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak mengalami penurunan.
Baca Juga: Indeks BPNT naik, Mensos yakin angka kemiskinan semakin cepat diturunkan
"Tidak turun. Jumlah penerima bantuan sosial berdasarkan kemampuan dan kemauan pemerintah kepada rakyatnya, walaupun memang angka kemiskinan itu menjadi benchmark," ujar Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi Dulung kepada Kontan, Kamis (23/1).
Andi pun memastikan, angka penerima bantuan ini tetap seperti tahun lalu, di mana penerima BPNT sebesar 15,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan untuk PKH sebanyak 10 juta KPN. Berdasarkan buku APBN 2020, jumlah penerima bantuan ini pun sama sejak 2018.
Dalam Buku APBN 2020 tersebut pun dipaparkan, BPNT akan dikembangkan menjadi kartu sembako di tahun ini. Jumlah dana yang dianggarkan pun meningkat menjadi Rp 28,1 triliun dari tahun lalu yang sebesar Rp 20,4 triliun.
Hal ini dikarenakan nilai bantuan yang diberikan meningkat menjadi Rp 150.000 per bulan kepada setiap KPM, meningkat dari sebelumnya yang sebesar Rp 110.000 per bulan per KPM.
Baca Juga: Efektivitas kenaikan BPNT tergantung pada program pemerintah
Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat, penerima bantuan sosial memang perlu disesuaikan dengan menurunnya jumlah kemiskinan.
Dia pun mengatakan, penurunan kemiskinan dengan mengandalkan bantuan sosial memang terbukti, tetapi penurunannya relatif kecil dibandingkan penurunan rata-rata 5 tahun terakhir.
"Bansos hanya menjamin penduduk miskin bisa bertahan hidup secara temporer. Ini kurang sustainable," kata Bhima, Minggu (26/1).
Menurut Bhima, sebaiknya anggaran yang ada dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan sebaiknya diarahkan melalui sektor-sektor yang produktif seperti menciptakan lapangan pekerjaan, seperti di bidang pertanian dan perikanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
