CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Pemerintah yakin konsumen tak beralih ke BBM komersial


Senin, 06 Desember 2010 / 13:41 WIB
Pemerintah yakin konsumen tak beralih ke BBM komersial
ILUSTRASI. Pabrik BUDI Starch & Sweetener Tbk


Reporter: Irma Yani |

JAKARTA. Pemerintah yakin, rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tak lantas menarik konsumen lari ke BBM komersial yang saat ini harganya jauh lebih murah dibandingkan penjualan BBM oleh Pertamina.

"Tapi saya kira infrastruktur, fasilitas Pertamina sudah jauh lebih tinggi dibandingkan Shell, Petronas, dan lain-lain," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, akhir pekan lalu.

Menurutnya, pemerintah yakin porsi BBM yang dijual masih akan lebih besar mengingat pertamina yang merupakan salah satu distributor BBM yang memiliki infrastruktur lebih banyak. "Jadi tidak perlu khawatir tentang itu, saya yakin Pertamina akan jauh lebih kompetitif karena infrastruktur dan fasilitas yang sudah kita punyai sebelumnya," terangnya.

Sedangkan, Pengamat Ekonomi Ahmad Erani Yustikan menilai, dengan rencana pembatasan BBM subsidi ini juga menjadi tantangan bagi Pertamina untuk makin efisien. "Jika tidak mampu, maka dia pasti akan dilibas oleh hukum pasar. Jadi, semuanya terpulang ke Pertamina sendiri, karena saat ini persaingan tidak mungkin lagi ditutup," ujarnya.

Bagi konsumen, kata Erani, mereka tentu mengharapkan Prtamina akan semakin kuat dan efisien. Namun, "Selebihnya konsumen akan membeli produk yang murah dan bagus, tidak peduli perusahaan itu milik siapa. Disini, tata kelola Pertamina perlu dirombak, bisa meniru langkah Mandiri atau Garuda," jelasnya.

Sementara dampak pembatasan BBM subsidi terhadap pendapatan Pertamina, Mustafa menuturkan sejauh ini pihaknya pun belum mengetahui seberapa besar dampak pembatasan BBM bersubsidi terhadap pendapatan Pertamina. "Laporan masih ada di deputi, saya belum mendapat laporannya," katanya.

Sekadar catatan, Pemerintah rencananya akan menerapkan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 Januari 2011 dengan konsentrasi pembatasan untuk wilayah Jawa-Bali. Berdasarkan wilayah, Jawa dan Bali selama ini merupakan konsumen premium terbesar di Indonesia yang mencapai 60%. Rencananya, untuk wilayah yang belum memiliki infrastruktur Pertamax, Pertamina akan menjual premium dengan harga nonsubsidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×