CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.889   -101,00   -0,64%
  • IDX 7.268   -40,86   -0,56%
  • KOMPAS100 1.111   -6,12   -0,55%
  • LQ45 882   -4,88   -0,55%
  • ISSI 220   -1,09   -0,49%
  • IDX30 451   -2,55   -0,56%
  • IDXHIDIV20 543   -3,81   -0,70%
  • IDX80 127   -0,79   -0,62%
  • IDXV30 136   -1,14   -0,83%
  • IDXQ30 150   -1,03   -0,68%

2011 subsidi BBM tertutup berlaku


Jumat, 19 November 2010 / 22:12 WIB
2011 subsidi BBM tertutup berlaku
ILUSTRASI. Investor Summit 2018


Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Kuota BBM bersubsidi yang makin menipis membuat pemerintah mau tidak mau harus menambah kuota tersebut. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp 20-30 triliun. "Penambahan itu dapat dilakukan selama mendapat persetujuan dari DPR," terang Agus.

Pemerintah mampu menyanggupi kuota hingga akhir tahun, namun yang ditakutkan Agus jika permintaan dari BP Migas itu jumlahnya yang melebihi anggaran. Kuota BBM subsidi yang melebihi batas dinilai disebabkan karena penggunaan subsidi BBM yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan mau tidak mau mulai satu Januari pemerintah akan memberlakukan subsidi tertutup."Hal ini sudah melewati kajian yang cukup lama," terangnya.

Subsidi tertutup ini maksudnya kendaraan yang dimiliki oleh orang yang memiliki kemampuan akan tidak akan diberikan subsidi. "Subsidi nanti akan diberikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan, seperti nelayan, kendaraan umum," terang Hatta.

Kesiapan rencana ini menurut Hatta sudah matang. Salah satunya adalah survey orang-orang yang layak menerima santunan subsidi. "Survey telah dilakukan oleh BP Migas dan Universitas Indonesia," tambah Hatta.

"Jadi ada datanya, oleh sebab itu mengapa peraturan ini tidak buru-buru dikeluarkan, sampai Januari kelar," kata Hatta.

Harapannya subsidi BBM yang senilai Rp 88 triliun itu bisa dialihkan ke pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, usaha-usaha sosial lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×