kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.530.000   -30.000   -1,17%
  • USD/IDR 18.173   74,00   0,41%
  • IDX 5.114   -11,41   -0,22%
  • KOMPAS100 660   -1,33   -0,20%
  • LQ45 525   -1,74   -0,33%
  • ISSI 165   0,43   0,26%
  • IDX30 296   -0,84   -0,28%
  • IDXHIDIV20 400   -2,07   -0,52%
  • IDX80 76   -0,17   -0,23%
  • IDXV30 110   -0,65   -0,59%
  • IDXQ30 100   -0,30   -0,30%

Pemerintah Tetapkan Anggaran KPU 2024 Sebesar Rp 28,36 Triliun


Minggu, 04 Juni 2023 / 12:29 WIB
Pemerintah Tetapkan Anggaran KPU dan Bawaslu Tahun 2024


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif belanja Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun depan sebesar Rp 28,36 triliun. 

Hal ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024.

Pagu sebesar Rp 28,36 triliun tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran KPU tahun 2023 ini yang sebesar Rp 15,98 triliun.

Seperti yang diketahui, pagu indikatif belanja tersebut guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang  akan dilaksanakan pada tahun depan.

Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Dukung KPU Banding Putusan PN Jakarta Pusat Soal Penundaan Pemilu

"Kementerian/Lembaga penyelenggara dan pendukung pemilu agar memprioritaskan kegiatan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan Perppu 1/2022 tentang Perubahan atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum," dikutip dari dokumen KEM-PPKF 2024, Minggu (4/6).

Sementara itu, pagu indikati belanja untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tahun depan ditetapkan sebesar Rp 11,6 triliun. 

Baca Juga: Pemilu 2024 Ditunda? Ini Petikan Resmi Putusan Hakim & Penjelasan PN Jakarta Pusat

Anggaran Bawaslu ini juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 ini yang hanya sebesar Rp 7,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
11.11
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×