/2025/10/10/45105601.jpg "Ini Alasan Dirjen Pajak Percepat Pemungutan PPh 22 Marketplace Mulai 1 Oktober 2026")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - BOGOR. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui sejumlah marketplace mulai 1 Oktober 2026, lebih cepat dari jadwal yang direncanakan sebelumnya yakni 1 November 2026.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, terdapat empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.
"Jadi kita sudah tunjuk 24 September kemarin. Pemungutan sudah mulai dilaksanakan mulai hari ini, ada empat marketplace yang ditunjuk, Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada," kata Bimo dalam Media Gathering, Kamis (1/10/2026).
Menurut Bimo, penunjukan keempat marketplace tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem masing-masing platform serta koordinasi yang telah dilakukan secara intensif antara DJP dan penyelenggara platform.
Baca Juga: Prabowo Rombak Kabinet Lagi, Pengusaha Wanti-Wanti Jangan Buat Kebijakan Berubah-ubah
Bimo menjelaskan, perubahan jadwal implementasi tersebut sebelumnya dilakukan karena sejumlah platform masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan sistem yang diperlukan untuk menjalankan pemungutan PPh Pasal 22.
Namun, setelah dilakukan asesmen bersama dan kembali dilakukan dialog dengan para platform, DJP menilai keempat marketplace tersebut telah siap menjalankan pemungutan mulai 1 Oktober 2026.
Dengan demikian, Bimo menegaskan percepatan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace bukan disebabkan oleh perubahan substansi kebijakan, melainkan berdasarkan kesiapan teknis sistem masing-masing platform.
Di sisi lain, Bimo menegaskan bahwa PPh Pasal 22 marketplace bukan merupakan pajak baru dan tidak dimaksudkan untuk menambah beban pajak bagi para penjual atau seller.
"Ini bukan pajak baru, dan tidak menambah beban pajak bagi para seller. Justru marketplace ini berperan untuk membantu memungut, dan juga menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Bimo.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp37 Triliun untuk KDMP, Pencairan Tunggu Audit BPK
Menurutnya, mekanisme tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi perpajakan, sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha yang berjualan secara daring maupun luring.
"Ini memastikan kepatuhan, memastikan transparansi, dan kesetaraan antara pelaku seller di offline maupun di online," katanya.
Bimo menambahkan, penerapan mekanisme pemungutan melalui marketplace juga merupakan bagian dari upaya DJP mengikuti perkembangan ekonomi digital dengan sistem administrasi perpajakan yang semakin transparan dan akuntabel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
