Komposisi Penerbitan SBN 2027 Meningkat, Pemerintah Disebut Perlu Waspadai Risikonya

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto pada 2027 yang meningkat menjadi Rp 833,70 triliun dinilai perlu diantisipasi pemerintah agar kenaikan kebutuhan pembiayaan tersebut tidak mendorong biaya utang terlalu tinggi maupun mengurangi ruang pembiayaan bagi sektor swasta.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede mengatakan, target SBN neto 2027 naik sekitar Rp 53,76 triliun atau 6,9% dari target sebelumnya sekitar Rp 779,93 triliun.

Sementara itu, pembiayaan utang ditetapkan sekitar Rp 876,27 triliun, dengan defisit anggaran sebesar Rp 671,16 triliun atau 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Isu utamanya bukan semata-mata besarnya nominal SBN, melainkan bagaimana pemerintah menyebarkan penerbitan sepanjang tahun, menjaga biaya utang, memperluas basis investor, serta memastikan penerbitan pemerintah tidak menyerap likuiditas yang seharusnya dapat membiayai sektor swasta,” ujar Josua kepada Kontan, Kamis (1/10/2026).

Menurut Josua, pemerintah perlu tetap menjadikan SBN rupiah sebagai sumber utama pembiayaan, sedangkan SBN valuta asing digunakan sebagai instrumen pelengkap untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan.

Baca Juga: Pemerintah Akan Tarik Utang Baru Rp 876,27 T pada 2027, Mayoritas dari SBN

Ia memperkirakan komposisi sekitar 90% SBN rupiah dan 10% valuta asing dapat memberikan perlindungan lebih besar terhadap risiko nilai tukar. Sementara komposisi 85% rupiah dan 15% valuta asing dapat memberikan ruang diversifikasi lebih besar sekaligus mengurangi tekanan penyerapan di pasar domestik.

“Penerbitan valuta asing di atas kisaran tersebut baru menjadi lebih relevan apabila biaya setelah memperhitungkan risiko kurs benar-benar kompetitif dan kondisi pasar global mendukung,” jelasnya.

Di pasar domestik, Josua menilai pemerintah juga tidak perlu mengejar volume penerbitan pada setiap lelang. Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan kondisi ketika permintaan investor kuat untuk meningkatkan penerbitan dan mengurangi penyerapan ketika investor meminta imbal hasil terlalu tinggi.

Data lelang SBN pada September 2026 menunjukkan pemerintah masih memperoleh permintaan yang cukup baik. Pada lelang 29 September 2026, pemerintah menerima penawaran hampir Rp 42,87 triliun dan memenangkan Rp 28,8 triliun, dengan imbal hasil berbagai seri obligasi berada di kisaran 7,05%-7,26%.

“Ini berarti pemerintah mempunyai ruang untuk mengatur waktu penerbitan: memperbesar penerbitan ketika permintaan kuat, mengurangi penyerapan ketika investor meminta imbal hasil terlalu tinggi,” katanya.

Selain itu, pemerintah dapat menggunakan sejumlah instrumen pengelolaan utang, seperti SBN ritel, sukuk, penempatan langsung, pertukaran utang lama dengan utang baru, serta pembelian kembali untuk meratakan profil jatuh tempo.

Risiko Crowding Out

Josua mengatakan, peningkatan penerbitan SBN memang memiliki risiko menimbulkan efek desakan keluar (crowding out) terhadap pembiayaan swasta. Namun, risiko tersebut tidak otomatis terjadi hanya karena nominal penerbitan SBN meningkat.

Risiko akan semakin besar apabila pemerintah menerbitkan SBN dalam jumlah besar pada saat Bank Indonesia juga menyerap likuiditas untuk menjaga stabilitas rupiah, sementara perbankan lebih memilih membeli surat berharga dibandingkan menyalurkan kredit.

Baca Juga: RUU APBN 2027: Porsi SBN Dalam Pembiayaan Utang Makin Besar

“Risiko terbesar justru muncul apabila bank menjadi pembeli utama SBN karena imbal hasilnya menarik sementara permintaan kredit melemah,” ujar Josua.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah memang memperoleh pembiayaan, tetapi transmisi likuiditas ke investasi sektor riil berpotensi melemah.

Karena itu, menurut Josua, koordinasi antara kalender penerbitan SBN pemerintah dan operasi moneter Bank Indonesia menjadi penting. Terlebih, posisi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masih sekitar Rp 1.013 triliun pada September 2026.

Meski demikian, Josua menilai basis investor SBN Indonesia sebenarnya cukup luas. Per 25 September 2026, kepemilikan SBN rupiah yang dapat diperdagangkan oleh perbankan sekitar Rp 1.150 triliun, sedangkan kelompok bukan bank mencapai sekitar Rp 3.936 triliun.

Di dalam kelompok bukan bank tersebut terdapat perusahaan asuransi dan dana pensiun sekitar Rp 1.427 triliun, investor asing sekitar Rp 908 triliun, serta investor individu sekitar Rp 603 triliun.

Menurut Josua, pemerintah dapat mengurangi risiko crowding out dengan memperbesar partisipasi dana pensiun, perusahaan asuransi dan investor ritel, menyesuaikan tenor SBN dengan kebutuhan masing-masing investor, serta menggunakan SBN valuta asing secara selektif.

Imbal Hasil SBN Berpotensi di Atas Asumsi APBN

Di sisi lain, Josua memperkirakan imbal hasil SBN pada 2027 masih berpotensi berada di atas asumsi APBN sebesar 6,9%.

Pada 29 September 2026, imbal hasil SBN Indonesia tenor 10 tahun berada di sekitar 7,20%, sementara imbal hasil surat utang Amerika Serikat (AS) tenor yang sama sekitar 5,24%.

“Dalam skenario dasar kami memperkirakan imbal hasil SBN 10 tahun pada akhir 2027 masih berada di kisaran 7,10%-7,30%,” ungkapnya.

Proyeksi tersebut dengan asumsi tekanan geopolitik mereda secara bertahap dan harga minyak turun menuju sekitar US$ 80 per barel.

Menurut Josua, asumsi imbal hasil SBN sebesar 6,9% dalam APBN 2027 bukan tidak mungkin tercapai. Namun, pencapaiannya membutuhkan kombinasi penurunan imbal hasil global, stabilisasi rupiah, meredanya harga energi, inflasi yang tetap terkendali, serta persepsi fiskal yang kuat.

Baca Juga: Penjualan SBN Ritel 2026 Tembus Rp 124 Triliun, Milenial Jadi Tulang Punggung

Ia menambahkan, kenaikan imbal hasil memang dapat meningkatkan beban fiskal, tetapi tidak secara langsung meningkatkan biaya seluruh stok utang pemerintah. Dampak paling langsung terjadi pada surat utang baru dan utang lama yang harus dibiayai kembali.

Sebagai ilustrasi, jika biaya penerbitan Rp 833,7 triliun lebih tinggi 20-40 basis poin (bps), tambahan biaya bunga ekuivalennya sekitar Rp 1,7 triliun-Rp 3,3 triliun per tahun atas jumlah tersebut saja.

“Risiko fiskal yang lebih penting bukan hanya apakah imbal hasil tahun depan 6,9% atau 7,2%, melainkan berapa lama tingkat bunga tinggi tersebut bertahan dan berapa besar utang yang harus diterbitkan kembali pada tingkat bunga baru,” jelas Josua.

Ia mengatakan, semakin lama biaya pendanaan tinggi bertahan, semakin besar bagian pendapatan negara yang harus digunakan untuk pembayaran bunga. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif.

“Jadi, tantangan pembiayaan 2027 bukan sekadar bagaimana menjual Rp 833,7 triliun SBN, tetapi bagaimana menyerap kebutuhan sebesar itu tanpa membuat biaya dana pemerintah terlalu mahal dan tanpa mengurangi ruang pembiayaan sektor swasta,” pungkasnya.

Baca Juga: Pemerintah Perkirakan Suku Bungan SBN 10 Tahun di 6,9% dalam RAPBN 2027

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News