Pemerintah Tak Akan Kenakan Pajak Penghasilan Ganda Kepada TKI

Reporter: Martina Prianti | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution memastikan, kalau pemerintah tidak akan menggenakan pajak penghasilan (PPh) berganda alias double taxation kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Jaminan tersebut dituangkan Darmin lewat peraturan direktur jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor 2/PJ/2009 tertanggal 12 Januari 2009 dengan tajuk Perlakuan PPh bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

Adapun tenaga kerja dimaksud adalah orang pribadi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan. "Pekerja yang dimaksud merupakan subyek pajak luar negeri," ujar Darmin dalam pasal 2 Perdirjen 2/2009.

Dengan demikian, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh TKI tersebut sehubungan dengan pekerjaannya di luar negeri telah dikenakan pajak di sana. Jadi, tidak akan lagi dikenakan PPh di Indonesia.

Meski demikian, bila TKI yang dimaksud menerima atau memperoleh penghasilan dari tanah air maka terhadap penghasilan tersebut dikenai PPh sesuai aturan yang berlaku.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Per 1 Februari 2009, Disnaker Boleh Kirim TKI

Nasional

Beberapa Negara Putihkan TKI Ilegal Tanpa Kontroversi Pungutan

Nasional

Belum Ada Pemulangan TKI

Nasional

Pemerintah Indonesia Lakukan Crash Programme Bagi TKI Di Korea

Nasional

TKI Tak Pakai Dokumen Lengkap, Kuwait Bikin Aturan Baru