Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengaku anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini tak dapat terserap seluruhnya. Dana yang tersisa diperkirakan mencapai Rp 37,24 triliun.
Sebab, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, anggaran PEN tahun ini hanya akan terserap 95% dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun, atau setara dengan Rp 707,53 triliun.
Proyeksi tersebut sejalan dengan tren realisasi penyerapan anggaran PEN yang masih rendah. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi program PEN sampai dengan 19 November 2021 sebesar Rp 495,77 triliun, atau 66,6% dari pagu.
Secara rinci, realisasi anggaran tersebut telah tersalurkan dalam lima program. Pertama, anggaran kesehatan sebesar Rp 135,53 triliun, atau 63% dari pagu Rp 214,96 triliun.
Baca Juga: ADB beri pinjaman ke Indonesia sebesar Rp 7,11 triliun untuk pemulihan akibat pandemi
Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan kesehatan akibat virus corona seperti vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, hingga biaya perawatan pasien Covid-19.
Kedua, program perlindungan sosial telah terealisasi Rp 140,5 triliun, atau sama dengan 75,5% terhadap pagu Rp 186,64 triliun.
Bentuk program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat antara lain bantuan sosial, bantuan langsung tunai, subsidi listrik dan kuota internet, bantuan subsidi upah, dan lain-lain.
Ketiga, program dukungan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp 81,83 triliun atau setara 50,4% dari pagu Rp 162,4 triliun untuk bantuan pelaku usaha mikro, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran kredit modal kerja melalui penempatan dana di bank, dan sebagainya.
Keempat, program prioritas telah terealisasi sebesar Rp 75,44 triliun atau 64% dari pagu Rp 117,94 triliun guna menjalankan program padat karya di Kementerian/Lembaga (K/L), ketahanan pangan, pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah, pemulihan sektor pariwisata, serta pemutakhiran sistem telekomunikasi dan informasi.
Kelima, insentif usaha dalam bentuk perpajakan sebesar Rp 62,47 triliun, sama dengan 99,4% dari pagu Rp 62.83 triliun.
Dana ini dimanfaatkan oleh Wajib Pajak (WP) dalam bentuk insetif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 , dan lain-lain.
Baca Juga: Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 di kisaran 5,5%-6%
“Untuk dukungan UMKM dan korporasi seperti subsidi bunga KUR diperkirakan penyerapannya mencapai 90%-nan di akhir tahun,” kata Suahasil dalam acara Economic Outlook 2022, Senin (22/11).
Di sisi lain, Suahasil mengatakan untuk program kesehatan diprediksi akan terserap penuh karena di akhir tahun pemerintah akan membayar banyak tagihan atas biaya rawat rumah sakit yang ditanggung oleh uang negara. Ini seiring dengan peningkatan kasus akibat varian delta beberapa bulan lalu.
Sejalan, untuk program perlindungan sosial diharapkan mampu menyerap seluruh pagu anggaran, sebab sampai akhir tahun pemerintah masih akan memberikan bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.
“Sementara untuk program prioritas Kementerian dan Lembaga, di kuartal IV akan ada dorongan penyerapan anggaran yang lebih tinggi,” kata Wamenkeu Suahasil.
Namun, untuk insentif pajak dunia usaha dipastikan akan melebihi dari pagu yang ditetapkan. Suahasil menyebutkan pencapaian penyerapan insentif pajak dalam PEN tersebut justru mencermikan adanya pemulihan ekonomi.
“Artinya ada kegiatan ekonominya bergerak maka ada klaim atas insentif pajak. Kalau tidak ada kegiatan ekonomi tidak ada klaim, sampai dengan akhir tarhun kemungkinan lebih dari 100% kita akan akomodasi dengan APBN,” ujarnya.
Selanjutnya: Stagnan, simak daftar lengkap harga emas Antam untuk siang ini (22/11)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
